Lansia dan warga dengan penyakit kronis membutuhkan penanganan khusus karena kondisi kesehatan sebelum bencana, ketersediaan obat, akses layanan medis, pola perawatan, asupan makanan, hingga kondisi lingkungan pengungsian dapat berpengaruh terhadap kondisi mereka.
Karena itu, proses verifikasi secara individual menjadi penting agar penyebab setiap kematian dapat dipahami berdasarkan kondisi medis masing-masing korban.
Di tengah munculnya berbagai narasi di media sosial, angka 94 kematian tersebut juga dikaitkan dengan suhu dingin, penyakit, kelelahan, keterlambatan bantuan, hingga dugaan pembiaran pemerintah.
Namun, klaim tersebut perlu dibedakan dari hasil pemeriksaan dan verifikasi medis yang dilakukan BNPB bersama Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak.
Penilaian terhadap kualitas layanan pengungsian juga perlu dilakukan berdasarkan data dan kondisi lapangan secara menyeluruh, bukan hanya berdasarkan tempat seseorang meninggal dunia.
Sementara itu, catatan penanganan bencana menunjukkan pemerintah sejak awal telah mengerahkan dukungan logistik, personel dan layanan kesehatan untuk masyarakat terdampak.
Pada 22 Agustus 2026, BNPB mencatat sebanyak 150.576 orang masih berada di pengungsian. Pada periode 15 hingga 22 Agustus 2026, bantuan logistik yang telah didistribusikan mencapai sekitar 954 ton melalui 68 sorti penerbangan menuju wilayah terdampak.
Penanganan tersebut melibatkan berbagai unsur, mulai dari BNPB, pemerintah daerah, TNI, Polri, kementerian dan lembaga, relawan, hingga pihak swasta.
Dukungan personel juga diperkuat untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat dipenuhi selama fase tanggap darurat.
Pada sektor kesehatan, pemerintah memperkuat pelayanan melalui sejumlah fasilitas medis. BNPB mencatat KRI dr. Soeharso-990 membangun rumah sakit lapangan di dua lokasi di Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai.
Tinggalkan Balasan