Kasus Jadi Dasar Perbaikan Sistem
Munculnya sejumlah kasus dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG juga menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola dan sistem pelaksanaan program.
BGN menilai penguatan tata kelola serta peningkatan kepatuhan terhadap SOP diperlukan agar pelaksanaan MBG tidak hanya berjalan dalam cakupan yang luas, tetapi juga tetap memenuhi standar keamanan pangan.
Dengan demikian, setiap kejadian yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi untuk menemukan titik-titik yang masih perlu diperbaiki dalam pelaksanaan program di lapangan.
Mulai dari proses penerimaan bahan makanan, penyimpanan, pengolahan, memasak, pengemasan, distribusi, hingga batas waktu konsumsi perlu terus diawasi secara konsisten.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena keamanan pangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas bahan makanan yang digunakan, tetapi juga oleh bagaimana bahan tersebut ditangani hingga makanan akhirnya dikonsumsi oleh penerima manfaat.
Pemerintah Buka Ruang Proses Hukum
Selain menerapkan tindakan administratif dan penguatan pengawasan, pemerintah juga memberikan ruang bagi aparat penegak hukum untuk menangani persoalan yang diduga mengandung unsur tindak pidana.
BGN sebelumnya menyatakan bahwa sejumlah kasus yang berkaitan dengan persoalan tersebut telah masuk ke dalam proses penyidikan oleh pihak kepolisian.
Penentuan mengenai ada atau tidaknya unsur pidana tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan.
Dengan demikian, apabila terdapat pihak yang terbukti melakukan kelalaian maupun dengan sengaja melakukan pelanggaran, pertanggungjawaban dapat diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Langkah tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa pelaksanaan program MBG tidak boleh mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan para penerima manfaat.
Tinggalkan Balasan