BNPB: 94 Warga Meninggal di Pengungsian NTT Bukan Akibat Trauma Gempa

Megapolitan.co – Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meluruskan informasi mengenai 94 warga yang meninggal dunia ketika berada di pengungsian setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Data kematian tersebut menjadi perhatian karena muncul bersamaan dengan pertanyaan mengenai kondisi warga selama mengungsi, termasuk pelayanan kesehatan dan penanganan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak bencana.

BNPB menjelaskan, 94 warga tersebut merupakan bagian dari total 142 orang yang tercatat meninggal akibat bencana gempa Flores. Dari keseluruhan angka tersebut, 48 orang meninggal akibat dampak langsung gempa, sedangkan 94 lainnya meninggal saat berada di lokasi pengungsian.

Data tersebut disampaikan BNPB pada 15 September 2026. Untuk memastikan penyebab kematian, BNPB bersama Kementerian Kesehatan melakukan proses verifikasi dan validasi terpadu terhadap 94 kasus kematian di tujuh kabupaten yang terdampak gempa.

Hasil pemeriksaan menunjukkan mayoritas warga yang meninggal merupakan kelompok rentan, khususnya lanjut usia yang memiliki penyakit kronis seperti stroke dan diabetes melitus.

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan hasil verifikasi tersebut.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi terpadu antara BNPB dengan Kementerian Kesehatan di tujuh kabupaten terdampak kami meluruskan bahwa 94 warga tersebut tidak meninggal akibat trauma fisik langsung atau reruntuhan bangunan akibat gempa bumi,” kata Berton.

Penjelasan BNPB tersebut sekaligus memberikan konteks terhadap angka 94 yang sebelumnya menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Dengan demikian, data 94 warga yang meninggal ketika berada di pengungsian tidak dapat langsung diartikan sebagai korban yang meninggal akibat keterlambatan bantuan, buruknya pelayanan, atau tidak memperoleh pertolongan medis.

Meski demikian, pemerintah tetap memiliki kepentingan untuk memastikan kondisi para penyintas, terutama kelompok rentan, mendapatkan perhatian selama masa tanggap darurat.