Megapolitan.co – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan keamanan pangan dan perlindungan bagi seluruh penerima manfaat tetap menjadi prioritas utama.
Langkah penguatan tersebut dilakukan menyusul adanya sejumlah kasus dugaan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan makanan yang disalurkan kepada penerima manfaat dalam pelaksanaan program MBG.
BGN merespons persoalan tersebut dengan melakukan evaluasi terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menghentikan sementara operasional dapur yang berkaitan dengan kasus, memeriksa sampel makanan, melakukan investigasi, hingga menjatuhkan sanksi terhadap pelaksana yang terbukti melanggar ketentuan.
Pengawasan yang diperketat itu menjadi bagian dari respons pemerintah terhadap sorotan mengenai keamanan pangan dalam program MBG, termasuk munculnya narasi negatif di media sosial yang menyebut program tersebut sebagai “program sampah”.
Pemerintah melalui BGN menegaskan bahwa setiap laporan mengenai dugaan persoalan keamanan pangan tidak dibiarkan begitu saja, melainkan diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Pendekatan tersebut dilakukan untuk memastikan persoalan yang muncul pada tingkat pelaksana dapat segera diperbaiki, tidak terulang kembali, serta tidak mengganggu kualitas layanan makanan kepada penerima manfaat.
BGN Terapkan Tindakan Cepat Saat Ada Dugaan Keracunan
Kepala BGN Sudaryono menegaskan bahwa setiap laporan mengenai dugaan keracunan dalam pelaksanaan MBG tidak dibiarkan tanpa penanganan dan langsung ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Setiap kejadian ditangani melalui penghentian sementara operasional SPPG yang berkaitan dengan kasus, pemeriksaan sampel makanan, serta investigasi untuk mengetahui secara menyeluruh penyebab terjadinya persoalan tersebut.
“Setiap kejadian itu satu dapurnya ditangguhkan, kemudian makanannya dicek di laboratorium oleh Dinas Kesehatan di bawah pengawasan dari Kementerian Kesehatan. Kami akan cari tahu, kemudian kepala SPPG-nya kami copot, kami investigasi keracunannya karena apa,” kata Sudaryono.
Langkah cepat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menyiapkan mekanisme koreksi dan penanganan ketika ditemukan persoalan yang berkaitan dengan keamanan pangan.
Tinggalkan Balasan