Megapolitan.co – Center for Budget Analysis (CBA) menilai penanganan kasus dugaan korupsi tata kelola impor minyak mentah dan BBM nonsubsidi di Pertamina belum menyentuh akar persoalan.
Kritik tersebut disampaikan menyusul belum dibukanya penyelidikan terhadap belasan perusahaan yang diduga menikmati harga BBM nonsubsidi di bawah ketentuan.
Direktur Eksekutif CBA Uchok Sky Khadafi menyebut setidaknya terdapat 13 perusahaan yang patut ditelusuri lebih lanjut karena diduga memperoleh harga solar nonsubsidi di bawah bottom price, bahkan di bawah harga pokok penjualan (HPP).
“Makanya CBA mendesak Kejagung untuk membuka penyelidikan secara menyeluruh. Langkah awal yang harus dilakukan adalah memanggil jajaran komisaris dan direksi United Tractors, termasuk melalui anak usahanya PT Pamapersada Nusantara, ke Gedung Bundar Kejagung,” tegas Uchok dalam keterangannya, Minggu (28/12/2025).
Dalam pandangan CBA, salah satu perusahaan yang perlu mendapat perhatian aparat penegak hukum adalah PT Pamapersada Nusantara, anak usaha PT United Tractors Tbk yang berada di bawah Grup Astra.
Perusahaan tersebut disebut memiliki keterkaitan dengan perkara yang menjerat mantan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan.
“PT Pamapersada Nusantara disebut telah diperkaya sebesar Rp 958.380.337.983 dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan BBM nonsubsidi yang menjerat Riva Siahaan,” kata Uchok.
Uchok Sky juga menyoroti struktur kepemimpinan korporasi di lingkup Astra Group yang dinilai relevan untuk ditelusuri.
Ia menyebut Presiden Direktur PT Astra International Tbk Djony Bunarto Tjondro memiliki posisi strategis di sejumlah anak usaha Astra yang berkaitan dengan sektor energi dan pertambangan.
Djony Bunarto Tjondro diketahui pernah menjabat Komisaris PT United Tractors Tbk pada periode 2017–2020.
Saat ini, Djony tercatat sebagai Presiden Komisaris PT United Tractors Tbk dan PT Pamapersada Nusantara sebagaimana tercantum dalam Laporan Tahunan Astra 2024.
Selain itu, CBA juga menyinggung kesamaan latar belakang pendidikan antara Djony Bunarto Tjondro dan Riva Siahaan yang sama-sama merupakan alumni Universitas Trisakti, meski berasal dari fakultas berbeda.
Djony merupakan lulusan Fakultas Teknik, sementara Riva Siahaan berasal dari Manajemen Ekonomi.
Uchok Sky menilai Kejaksaan Agung perlu membuka seluruh rantai distribusi dan penetapan harga BBM nonsubsidi agar publik memperoleh gambaran utuh terkait pihak-pihak yang diuntungkan dalam praktik tersebut.
Ia bahkan menyebut Kejagung perlu memanggil Djony Bunarto Tjondro selaku Presiden Direktur PT Astra International Tbk guna dimintai keterangan demi mengungkap fakta secara terang-benderang.
Djony Bunarto Tjondro saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Astra International Tbk berdasarkan keputusan RUPS Tahunan 19 April 2023. Sebelumnya, ia pertama kali diangkat melalui RUPS Tahunan pada 16 Juni 2020.
Djony bergabung dengan Grup Astra sejak 1990 dan pernah menduduki sejumlah posisi strategis, antara lain Wakil Presiden Direktur Astra International Tbk, Presiden Direktur PT Astra Sedaya Finance, serta Chief Executive Astra International Tbk–Daihatsu Sales Operation.
Saat ini, ia juga menjabat Presiden Komisaris di sejumlah anak usaha Astra, termasuk PT Toyota-Astra Motor dan PT Astra Honda Motor.
CBA menegaskan penuntasan kasus dugaan korupsi impor BBM dan solar nonsubsidi harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh, tanpa tebang pilih, termasuk terhadap korporasi besar yang diduga menikmati keuntungan dari penetapan harga di luar ketentuan.
Hingga berita ini dipublikasikan, pihak PT Astra International Tbk belum memberikan tanggapan atas upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan