Legislator Kota Bekasi dari Fraksi PDIP, Arif Rahman Hakim (ARH) bersama sejumlah pengurus PDIP tengah mengupayakan mediasi atas kasus dugaan pemukulan oleh ARH terhadap legislator PKB, Ahmadi Madong. (Istimewa)
Megapolitan.co – Wali Kota Bekasi sekaligus Ketua DPC PDI Perjuangan, Tri Adhianto, mendapat sorotan tajam usai dinilai membiarkan sikap arogan kadernya, Arif Rahman Hakim (ARH), Anggota DPRD Kota Bekasi yang diduga melakukan aksi fisik terhadap Ahmadi Madong, dari Fraksi PKB.
Mulyadi, Ketua Umum Forum Komunikasi Intelektual Muda Indonesia (Forkim), menilai sikap diam Tri Adhianto dalam kasus ini sangat disayangkan.
Menurutnya, respons yang lambat dan tak adanya inisiatif untuk mendamaikan konflik ini menunjukkan ketidaktegasan.
“Hingga kini, Tri memilih bungkam. Tak ada langkah tegas, apalagi inisiatif untuk mendamaikan konflik yang kian memanas antara dua partai besar di Kota Bekasi,” ujar Mulyadi.
Ia menambahkan, sikap Tri Adhianto ini bukan sekadar masalah etika, melainkan juga bentuk pembiaran yang berbahaya. “Sikap tersebut seolah memberi ruang bahwa kekerasan politik dapat dimaklumi selama dilakukan oleh kader partai penguasa,” tegas Mulyadi.
Padahal, sebagai kepala daerah dan pimpinan partai, Tri seharusnya berada di garda terdepan untuk menjaga suasana politik yang kondusif. Mulyadi menilai, Tri Adhianto tampak lebih mementingkan pencitraan daripada menegakkan prinsip etika dan moral.
“Ia tampak lebih sibuk mempertahankan sorotan kamera yang sedang diseting, daripada menegakkan prinsip etika dan moral dalam politik,” kata Mulyadi.
Konflik ini juga mengancam retaknya koalisi PDIP dan PKB, dua partai yang merupakan kekuatan besar pengusung pasangan Tri-Harris pada Pilkada 2024.
“Tri Adhianto, yang seharusnya berperan sebagai jembatan penengah, justru menutup mata terhadap konflik yang melibatkan kadernya dengan mitra politik strategis,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan