Megapolitan.co – Gelombang isu yang menyerang Presiden Prabowo Subianto, mulai dari tudingan kepemilikan kebun sawit hingga dikaitkan dengan bencana banjir di Sumatera Utara, dinilai bukan muncul tanpa sebab.
Serangan tersebut datang di tengah langkah agresif pemerintah menertibkan kawasan hutan dan sumber daya alam yang selama ini dikuasai secara ilegal.
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, menegaskan Presiden Prabowo tidak memiliki satu hektare pun lahan sawit di Indonesia. Klarifikasi ini sekaligus mematahkan tuduhan yang belakangan ramai disebarkan di ruang publik.
Hashim menilai, isu liar itu sengaja dimainkan oleh pihak-pihak yang kepentingannya terganggu akibat penegakan hukum di sektor kehutanan.
Menurutnya, semakin keras serangan terhadap Presiden, semakin terlihat bahwa agenda penertiban kawasan hutan menyentuh kelompok yang selama ini menikmati keuntungan besar.
Langkah pemerintah mengambil alih 47.000 hektare lahan ilegal PT Torganda di Register 40 Padang Lawas, Sumatera Utara, disebut sebagai salah satu pemicu munculnya serangan balik tersebut.
Kawasan yang bertahun-tahun dibiarkan dalam penguasaan ilegal itu kini resmi kembali menjadi aset negara.
Pengambilalihan Register 40 menjadi simbol berakhirnya masa pembiaran terhadap kebun sawit ilegal di kawasan hutan. Pemerintah menegaskan, lahan tersebut akan dikelola melalui skema pemulihan aset dan dikembalikan fungsinya sesuai peruntukan.
Melalui kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), pemerintah mengungkap besarnya skala perampasan hutan di Indonesia.
Hingga kini, 3,4 juta hektare kawasan hutan berhasil diamankan kembali dari penguasaan ilegal di berbagai wilayah.
Tinggalkan Balasan