Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ke Gedung Merah Putih KPK, Jumat (8/5/2026), di tengah sorotan anggaran pengadaan sepatu sekolah rakyat. (Ig @kemensosri)
Megapolitan.co – Kedatangan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Jumat pagi (8/5/2026) memantik perhatian publik.
Agenda yang disebut membahas pencegahan dan kajian program di lingkungan Kementerian Sosial itu justru memunculkan pertanyaan baru terkait proyek pengadaan sepatu program Sekolah Rakyat yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan pertemuan tersebut berkaitan dengan penguatan tata kelola dan aspek pencegahan dalam program pemerintah.
Namun di tengah sorotan publik, kunjungan itu langsung dikaitkan dengan polemik pengadaan sepatu Sekolah Rakyat yang disebut memiliki harga fantastis hingga Rp700 ribu per pasang.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis, Uchok Sky Khadafi menilai langkah Gus Ipul mendatangi KPK terkesan terlambat dan lebih bernuansa meredam kritik ketimbang langkah serius membenahi persoalan.
“Kalau sekarang baru bicara pencegahan, ini aneh. Programnya sudah berjalan sejak 2025, anggarannya sudah cair, barang sudah dibagikan. Jadi mau mencegah apa lagi?” kata Uchok dalam keterangannya, Jumat (8/5/2026).
Data CBA mencatat, pada 2025 anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat mencapai sekitar Rp8 miliar untuk 16.005 pasang sepatu. Nilai itu setara rata-rata sekitar Rp500 ribu per pasang.
Sementara pada 2026, nilai anggaran melonjak tajam menjadi Rp27,5 miliar untuk 39.345 pasang sepatu. Dengan angka tersebut, harga rata-rata per pasang diperkirakan mencapai Rp700 ribu.
Lonjakan anggaran itu dinilai janggal untuk program bantuan sosial pendidikan, terlebih di tengah tuntutan efisiensi penggunaan uang negara.
“Kalau tahun 2025 saja proyeknya sudah selesai dan uang negara sudah keluar, maka sekarang bukan lagi soal pencegahan. Ini harus masuk tahap penelusuran dan penyelidikan,” ujarnya.
Uchok juga mengkritik langkah KPK apabila pembahasan hanya berhenti pada aspek administratif tanpa diikuti langkah penegakan hukum yang konkret. Menurutnya, publik kini menunggu keberanian aparat untuk membongkar proses pengadaan secara menyeluruh.
Ia menyebut, perhatian masyarakat justru mengarah kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang dikabarkan mulai melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah pihak di lingkungan Kemensos.
“Jangan sampai kunjungan ke KPK ini hanya jadi ajang pencitraan atau foto bersama. Rakyat ingin jawaban kenapa sepatu bantuan sosial bisa semahal itu,” sindirnya.
Ia pun mendesak KPK dan Kejaksaan Agung menelusuri aliran anggaran pengadaan sepatu Sekolah Rakyat, termasuk kemungkinan adanya pemborosan maupun dugaan penyimpangan penggunaan uang negara.
“Rakyat tidak butuh drama pencegahan yang terlambat. Yang dibutuhkan sekarang adalah transparansi dan penegakan hukum,” pungkas Uchok.
Tinggalkan Balasan