Dengan demikian, kritik yang mendorong peningkatan investasi dalam mitigasi, kesiapsiagaan, pembangunan infrastruktur tahan bencana, serta penguatan kapasitas masyarakat tetap relevan sebagai bagian dari evaluasi terhadap kebijakan publik.
Namun, kesimpulan bahwa pemerintah tidak menjadikan keselamatan masyarakat sebagai perhatian hanya karena penanggulangan bencana tidak tercantum sebagai satu nama tersendiri dalam delapan agenda RAPBN 2026 perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas.
Penguatan sistem peringatan dini, pelaksanaan simulasi evakuasi, integrasi informasi, penerapan Aksi Merespons Peringatan Dini, pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya, hingga program Desa Tangguh Bencana menunjukkan bahwa mitigasi tetap menjadi bagian dari kebijakan penanggulangan bencana.
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah memastikan seluruh sistem tersebut terus diperluas, semakin terintegrasi, dan benar-benar mampu menghasilkan tindakan cepat di tingkat masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, kebijakan kebencanaan tidak hanya berorientasi pada respons setelah bencana terjadi, tetapi juga semakin diperkuat pada tahap mencegah korban, mengurangi risiko, dan membangun ketahanan sebelum bencana datang.
Tinggalkan Balasan