Deputi Bidang Pencegahan BNPB Abdul Muhari menegaskan:
“Peringatan dini tidak boleh berhenti sebagai informasi. Peringatan harus menjadi trigger untuk bertindak sebelum dampak terjadi.”
Konsep tersebut juga menempatkan informasi prakiraan berbasis dampak atau Impact-Based Forecast sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.
Informasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan kemungkinan kondisi cuaca yang akan terjadi. Sistem tersebut juga diarahkan untuk memberikan gambaran mengenai wilayah yang berisiko, masyarakat yang berpotensi terdampak, hingga tindakan yang perlu dilakukan.
Dengan demikian, keberhasilan mitigasi tidak hanya diukur dari seberapa cepat pemerintah menerbitkan sebuah peringatan.
Hal yang tidak kalah penting adalah apakah masyarakat dan para pemangku kepentingan mampu memanfaatkan waktu sebelum bencana untuk melakukan evakuasi, mengamankan aset, maupun mengambil langkah-langkah pengurangan risiko lainnya.
Sistem Kebencanaan Dibangun Lintas Sektor
Kerangka penanggulangan bencana secara nasional juga memperlihatkan bahwa mitigasi merupakan agenda yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar penanganan dalam kondisi darurat.
Dalam Renstra BNPB 2025–2029, pengembangan sistem peringatan dini multi-bahaya yang inklusif menjadi salah satu arah penguatan kebijakan.
Selain itu, terdapat pula upaya meningkatkan kesiapsiagaan mulai dari tingkat individu hingga komunitas, pembangunan infrastruktur yang berketahanan bencana, serta penguatan tata kelola penanggulangan bencana.
BNPB juga memiliki kerangka regulasi terkait sistem peringatan dini yang mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari pemantauan ancaman, prediksi, kajian risiko, komunikasi, hingga kesiapsiagaan.
Sistem tersebut dirancang agar informasi yang tersedia dapat mendorong tindakan pengurangan risiko oleh individu, komunitas, pemerintah, dunia usaha, dan berbagai pihak terkait lainnya.
Tinggalkan Balasan