Pada tingkat masyarakat, BNPB terus mengembangkan program Desa Tangguh Bencana atau Destana.
Program itu diarahkan untuk memperkuat kapasitas masyarakat agar mampu menghadapi ancaman bencana sekaligus mengurangi risiko dan dampak yang mungkin ditimbulkan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penanggulangan bencana bukan pekerjaan yang dapat dilakukan oleh satu institusi saja.
BMKG memiliki peran penting dalam penyediaan informasi prakiraan dan peringatan. Sementara itu, BNPB, pemerintah daerah, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya memiliki peran dalam menerjemahkan informasi tersebut menjadi kesiapsiagaan dan tindakan.
Karena itu, perbandingan antara satu angka anggaran BNPB dengan keseluruhan kebutuhan penanggulangan bencana nasional juga perlu dilakukan secara hati-hati.
Sebab, sumber daya yang berkaitan dengan kebencanaan tersebar dalam berbagai program, lembaga, serta tingkatan pemerintahan.
Ketahanan Bencana Masuk Fokus RAPBN 2027
Konteks tersebut semakin terlihat dalam rancangan arah kebijakan anggaran pada tahun berikutnya.
Dalam penyampaian fokus RAPBN 2027 pada Agustus 2026, pemerintah secara eksplisit memasukkan “infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana” sebagai salah satu dari delapan fokus Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN).
Masuknya ketahanan bencana ke dalam salah satu fokus RAPBN 2027 menunjukkan bahwa aspek kebencanaan ditempatkan bersama pembangunan infrastruktur dan perumahan dalam agenda pembangunan nasional.
Presiden Prabowo dalam penyampaian tersebut menyebut delapan fokus RAPBN 2027 mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana, penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa, serta penurunan kemiskinan.
Tinggalkan Balasan