Megapolitan.co – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menegaskan tidak berada di balik desakan penetapan status bencana nasional atas banjir hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan, wacana tersebut justru berpotensi menyeret musibah ke ruang politis dan mengaburkan fokus penanganan korban.
Menurut Haedar, dorongan yang disertai tekanan politik dapat memicu polemik baru di tengah situasi darurat. Ia menilai, bencana semestinya direspons dengan kerja kemanusiaan dan solidaritas sosial, bukan dengan narasi yang menimbulkan kegaduhan publik.
Muhammadiyah, kata Haedar, memilih untuk tetap konsisten pada peran utamanya dalam membantu masyarakat terdampak, termasuk melalui layanan tanggap darurat dan pemulihan pascabencana.
Isu penetapan status bencana nasional mencuat sejak Senin, 15 Desember 2025, ketika Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah, Ikhwan Fahrojih, menggelar konferensi pers dan menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional, sembari mengatasnamakan Muhammadiyah.
Pernyataan tersebut memicu reaksi internal dan eksternal. Pasalnya, Ikhwan Fahrojih diketahui memiliki latar belakang sebagai kuasa hukum korporasi di sektor pertambangan dan energi.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait kepentingan di balik desakan tersebut, terlebih di tengah kebijakan pemerintah yang sedang menertibkan perusahaan-perusahaan yang dinilai merusak lingkungan.
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo sebelumnya juga telah mengambil langkah tegas dengan menyita jutaan hektare lahan perkebunan dan tambang yang terbukti melanggar aturan serta merusak lingkungan hidup.
Haedar Nashir menegaskan, desakan, ancaman gugatan, maupun wacana class action tidak mencerminkan sikap resmi Muhammadiyah. Ia menilai langkah-langkah tersebut tidak sejalan dengan karakter Persyarikatan.
“Kebiasaan mendesak, menuntut, atau mengusut dengan tekanan politik bukanlah ranah Muhammadiyah. Itu jelas bentuk politisasi bencana,” tegas Haedar.
Ia menambahkan, Muhammadiyah selama ini dikenal aktif di garis depan penanggulangan bencana melalui kerja-kerja kemanusiaan yang nyata. Oleh karena itu, Haedar meminta semua pihak menghentikan narasi bernuansa politis yang justru berpotensi menghambat distribusi bantuan bagi korban bencana.
Dugaan adanya kepentingan di balik desakan tersebut juga diperkuat oleh analisis Big Data dari Evello. Pemantauan percakapan di media sosial menemukan adanya pola narasi yang cenderung melemahkan legitimasi pemerintah dalam penanganan bencana.
Narasi tersebut dinilai menggiring opini publik bahwa negara tidak sigap, meskipun respons tanggap darurat telah dilakukan sejak awal. Pola ini memperkuat indikasi bahwa wacana penetapan bencana nasional tidak sepenuhnya lahir dari kepentingan kemanusiaan.
Sejumlah media juga telah melakukan cek fakta dan menegaskan bahwa klaim Muhammadiyah akan menggugat Presiden tidak benar. Pernyataan Ikhwan Fahrojih dipastikan tidak mewakili sikap resmi organisasi.
Muhammadiyah menegaskan, dalam situasi krisis, fokus utama harus diarahkan pada keselamatan dan pemulihan warga terdampak. Organisasi ini memilih untuk memperkuat kerja kemanusiaan di lapangan ketimbang terlibat dalam perdebatan politik.
Di tengah upaya pemerintah menangani kondisi darurat dan pemulihan pascabencana, Muhammadiyah mengingatkan bahwa polemik politik hanya akan mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak masyarakat yang terdampak bencana.
Tinggalkan Balasan