Megapolitan.co – Sebuah video lama tiba-tiba kembali menggelegar, menyeret Aceh ke pusaran polemik yang selama ini dianggap telah usai.
Kali ini, perdebatan mencuat bukan karena peristiwa baru, melainkan akibat tafsir yang saling bertabrakan antara pengamat politik Rocky Gerung dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem).
Rocky Gerung mengunggah potongan pernyataan lama Mualem dan memaknainya sebagai sinyal kegelisahan Aceh terhadap pemerintah pusat, bahkan menyerupai jalan yang pernah ditempuh Timor Leste.
Tafsir itu disampaikan dalam forum Spirit of Humanity & Human Solidarity di Surabaya, yang turut dihadiri Tri Rismaharini dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Unggahan tersebut langsung viral. Ruang publik pun bergemuruh. Aceh kembali dibicarakan dalam nada yang sensitif: referendum dan keutuhan NKRI. “Aceh seolah merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat, sehingga muncul wacana referendum,” ujar Rocky Gerung dalam forum tersebut.
Pernyataan itu menjadi titik api. Bagi sebagian kalangan, tafsir Rocky dinilai berani. Namun bagi yang lain, justru dianggap berbahaya.
Masalahnya, video yang dipakai Rocky bukan rekaman baru. Fakta menunjukkan, pernyataan tersebut berasal dari tahun 2019, saat Muzakir Manaf belum menjabat sebagai Gubernur Aceh.
Pada periode itu, Mualem berulang kali menegaskan bahwa Aceh tidak sedang mencari jalan keluar dari NKRI. Yang diperjuangkan adalah keadilan dan komitmen negara terhadap hasil damai yang telah disepakati.
Dalam berbagai pernyataan publik, Mualem justru menekankan pentingnya realisasi Perjanjian Helsinki, terutama menyangkut kesejahteraan eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Aceh ingin damai, ingin sejahtera. Yang kami minta adalah komitmen terhadap perjanjian yang sudah disepakati,” ujar Mualem dalam pernyataan terdahulu.
Di sinilah perbedaan tajam itu muncul. Bagi Mualem, narasi keadilan tidak identik dengan separatisme. Namun dalam tafsir Rocky, kegelisahan tersebut dibaca sebagai pintu menuju wacana referendum.
Pernyataan lama yang diangkat ulang itu disebut sejumlah pihak sebagai ungkapan spontan yang dipotong dari konteks sejarah dan situasi.
Bahkan, sejak pertama kali video tersebut beredar, sudah muncul dugaan bahwa narasi itu sengaja dipelintir demi kepentingan politik tertentu.
Kritik pun mengarah pada Rocky Gerung. Sebagian kalangan mempertanyakan posisinya sebagai pengamat yang kini dinilai tak lagi sepenuhnya berada di luar arena politik praktis.
Kehadirannya dalam forum yang dihadiri tokoh PDIP ikut memperkuat spekulasi bahwa tafsir tersebut bukan sekadar analisis akademik.
Sementara itu, tokoh-tokoh adat mengingatkan bahwa isu referendum telah lama ditinggalkan rakyat Aceh. Mereka menilai, menghidupkan kembali narasi lama justru berpotensi membuka luka yang telah ditutup lewat perdamaian.
“Masyarakat Aceh sudah memilih jalan damai. Provokasi berbasis potongan video lama justru berpotensi memecah belah,” ujar seorang tokoh adat yang enggan disebutkan namanya.
Di tengah panasnya perdebatan, kondisi Aceh saat ini justru menunjukkan arah yang berlawanan dengan narasi konflik. Hubungan pemerintah pusat dan Aceh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Muzakir Manaf dinilai relatif kondusif.
Sejumlah agenda pembangunan dan penanganan bencana berjalan dengan koordinasi yang cepat antara pusat dan daerah. Program lanjutan Perjanjian Helsinki, termasuk pemberdayaan ekonomi eks-kombatan GAM, terus dilanjutkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas dan perdamaian.
“Yang terlihat di lapangan justru kolaborasi, bukan konflik. Pemerintah pusat dan Aceh saling mendukung,” ujar Efriza, pengamat kebijakan publik.
Di tengah stabilitas itu, publik pun dihadapkan pada satu pertanyaan besar: apakah Aceh sedang bergolak, atau justru diguncang oleh tafsir yang keliru? Isu lama yang diangkat kembali tanpa konteks dinilai tak hanya menyesatkan, tetapi juga berisiko mengganggu harmoni yang telah susah payah dibangun.
Tinggalkan Balasan