MBG Tetap Perlu Dikawal dengan Evaluasi
Pemerintah sendiri masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan program MBG berjalan dengan standar yang konsisten di seluruh Indonesia.
Pada Juli 2026, pemerintah menyatakan fokus meningkatkan kualitas layanan MBG melalui penguatan standar keamanan pangan, pengetatan pengawasan, serta percepatan respons terhadap laporan dan temuan masyarakat.
Langkah tersebut perlu diikuti dengan transparansi mengenai hasil evaluasi kasus, terutama ketika masyarakat mempertanyakan keamanan makanan yang diterima anak-anak.
Di sisi lain, evaluasi tidak seharusnya berhenti pada penanganan setelah kejadian.
Pencegahan harus diperkuat sejak pemilihan bahan baku, proses memasak, pengemasan, penyimpanan, pengangkutan hingga makanan diterima dan dikonsumsi penerima manfaat.
Dengan demikian, kritik terhadap pemberitaan media asing tidak berarti mengabaikan persoalan keamanan pangan.
Sebaliknya, kritik yang berbasis fakta justru diperlukan agar publik dapat membedakan kasus, dugaan, hasil pemeriksaan, dan generalisasi.
MBG sebagai program pemenuhan gizi masyarakat pada akhirnya harus dinilai bukan hanya dari berapa banyak makanan yang berhasil didistribusikan, tetapi juga dari seberapa aman makanan tersebut, seberapa ketat pengawasannya, dan seberapa cepat pemerintah memperbaiki titik yang bermasalah.
Di tengah sorotan internasional setelah Prabowo memaparkan MBG di EEF Rusia, tantangan pemerintah bukan sekadar mempertahankan citra program.
Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap evaluasi terhadap MBG menghasilkan perbaikan nyata sehingga tujuan pemenuhan gizi berjalan beriringan dengan jaminan keamanan pangan bagi penerima manfaat.
Tinggalkan Balasan