Di satu sisi, Prabowo mempromosikan kebijakan pemenuhan gizi dalam forum internasional. Di sisi lain, media internasional kembali menyoroti persoalan keamanan makanan dalam implementasi program tersebut di sejumlah daerah.
Kontras ini kemudian berpotensi membentuk persepsi bahwa persoalan pada sejumlah titik merupakan gambaran keseluruhan pelaksanaan MBG. Padahal, kesimpulan tersebut tetap perlu diuji berdasarkan data dan hasil evaluasi pemerintah.
Kasus di Sejumlah Daerah Tidak Otomatis Gambarkan Seluruh MBG
Salah satu persoalan penting dalam membaca pemberitaan mengenai MBG adalah kecenderungan menarik kesimpulan umum dari kejadian yang terjadi pada titik tertentu.
Setiap dugaan keracunan semestinya diperiksa berdasarkan lokasi, waktu distribusi, jenis makanan, proses pengolahan, kondisi penyimpanan, waktu konsumsi, hingga hasil pemeriksaan kesehatan dan laboratorium.
Hal itu penting karena istilah “diduga keracunan akibat MBG” tidak selalu identik dengan kesimpulan bahwa seluruh rantai produksi dan distribusi MBG mengalami persoalan yang sama.
Bahkan, pemerintah telah menggunakan mekanisme evaluasi dan suspend terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi persyaratan.
Berdasarkan data BGN per 29 Mei 2026 yang diberitakan ANTARA, sebanyak 8.182 SPPG pernah dikenai sanksi suspend sejak MBG diluncurkan pada Januari 2025.
Sebanyak 5.659 di antaranya telah kembali beroperasi setelah memenuhi persyaratan, sedangkan 2.213 lainnya masih berstatus suspend karena belum menyelesaikan perbaikan teknis maupun manajerial.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan pelaksanaan memang ada dan tidak boleh diabaikan.
Namun pada saat yang sama, data itu juga menunjukkan adanya mekanisme koreksi terhadap pelaksana yang tidak memenuhi ketentuan.
Tinggalkan Balasan