ANTARA mencatat bahwa evaluasi tahap pertama MBG mencakup tata kelola, disiplin operasional, serta konsistensi menjaga kualitas makanan. Persoalan keamanan pangan dan kualitas layanan menjadi bagian dari evaluasi terhadap SPPG.
Dalam pemberitaan tersebut, sejumlah SPPG disebut disuspend karena persoalan yang berkaitan dengan keamanan pangan maupun belum terpenuhinya infrastruktur dasar dan persyaratan tertentu.
Artinya, pendekatan pemerintah tidak harus berupa penghentian seluruh program ketika persoalan ditemukan.
Jika sumber masalah berada pada SPPG tertentu, langkah yang lebih terukur dapat dilakukan dengan menghentikan sementara operasional unit tersebut, melakukan pemeriksaan, memperbaiki SOP, meningkatkan pengawasan, kemudian membuka kembali layanan setelah persyaratan terpenuhi.
Pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah membedakan pelaksana yang bermasalah dengan SPPG yang telah memenuhi standar.
Penghentian Total Bukan Satu-satunya Pilihan
Dorongan agar MBG dihentikan sementara muncul sebagai respons atas sejumlah kasus dugaan keracunan.
Namun, penghentian seluruh program juga perlu dipertimbangkan secara proporsional.
Pasalnya, persoalan keamanan pangan tidak semata-mata berkaitan dengan ada atau tidaknya program, tetapi juga menyangkut bagaimana makanan diproduksi, disimpan, diangkut, dan disajikan.
Karena itu, respons terhadap persoalan tersebut dapat dilakukan melalui penguatan pengawasan, pemeriksaan kualitas makanan, penerapan standar higiene dan sanitasi, evaluasi distribusi, peningkatan kompetensi pengelola SPPG, serta penindakan terhadap pelaksana yang terbukti lalai.
Pendekatan berbasis risiko juga memungkinkan pemerintah mengisolasi sumber persoalan tanpa otomatis menyamaratakan seluruh dapur MBG.
Namun, hal tersebut hanya efektif apabila mekanisme pengawasan benar-benar berjalan dan sanksi diterapkan secara konsisten.
Media Sosial Perlu Dibaca Lebih Kritis
Persoalan lain muncul ketika pemberitaan media asing kemudian dipotong dan disebarkan ulang melalui media sosial.
Judul mengenai ratusan atau ribuan orang yang mengalami gangguan kesehatan dapat dengan cepat berubah menjadi narasi bahwa “MBG membahayakan seluruh anak Indonesia”.
Padahal, antara fakta kejadian dengan kesimpulan tersebut terdapat sejumlah tahapan yang harus diperiksa.
Publik perlu melihat tanggal pemberitaan, lokasi kejadian, jumlah korban, sumber data, status pemeriksaan, serta apakah penyebab gangguan kesehatan sudah dipastikan.
Hal yang sama berlaku terhadap angka korban.
Angka yang dikutip seorang anggota parlemen, data pemerintah daerah, data layanan kesehatan, maupun hasil investigasi resmi dapat memiliki basis pencatatan berbeda.
Karena itu, angka-angka tersebut tidak semestinya dicampur menjadi satu kesimpulan tanpa menjelaskan sumber dan periode waktunya.
Literasi semacam ini penting agar pemberitaan media asing tidak otomatis berubah menjadi pembenaran terhadap narasi negatif yang lebih luas ketika beredar di media sosial.
Tinggalkan Balasan