Dugaan Salah Sasaran KUR BSI, 335 ASN dan TNI-Polri Terima Subsidi Rp868 Juta

MEGAPOLITAN.CO – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI) menjadi sorotan setelah Center for Budget Analysis (CBA) menemukan dugaan penyimpangan penerima manfaat.

Sebanyak 335 debitur berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri tercatat menerima fasilitas KUR dengan nilai subsidi margin yang telah dibayarkan mencapai Rp868.541.859.

Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan sasaran penyaluran program pembiayaan bersubsidi yang seharusnya diprioritaskan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Padahal, berdasarkan realisasi per Desember 2025, BSI telah menyalurkan KUR sebesar Rp12,231 triliun atau 92,29 persen dari total kuota Rp13,253 triliun.

Penyaluran tersebut tercatat mencakup 90.218 rekening. Namun, besarnya realisasi penyaluran itu kini dibayangi persoalan dugaan salah sasaran.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengecam penyaluran KUR kepada ratusan aparatur negara tersebut. Ia menilai praktik itu menunjukkan lemahnya pengendalian dalam penyaluran pembiayaan bersubsidi.

“Ini bukan sekadar salah sasaran, tapi bentuk penggerusan uang rakyat yang terang-terangan. Tercatat ada 335 debitur berstatus ASN, TNI, dan Polri yang menikmati fasilitas KUR dengan nilai subsidi margin yang telah dibayarkan mencapai Rp868.541.859. Ini adalah potensi kerugian keuangan negara yang nyata dan tidak boleh didiamkan!” tegas Uchok Sky dalam keterangannya, Kamis (12/11/2026).

Menurut CBA, temuan tersebut tidak hanya menyangkut persoalan penerima manfaat, tetapi juga mempertanyakan efektivitas pengawasan internal BSI.

Sebab, penyaluran subsidi margin kepada penerima yang dipersoalkan seharusnya dapat dicegah melalui sistem verifikasi dan pengendalian yang memadai.

Uchok bahkan mengkritik keras kinerja Dewan Komisaris dan Direksi BSI. Ia menilai jajaran pengawas dan pengelola perusahaan belum menjalankan tanggung jawabnya secara optimal dalam memastikan penyaluran KUR sesuai ketentuan.

“Adanya penyaluran KUR kepada pegawai negara ini memperlihatkan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi BSI hanya makan gaji buta! Dewan Komisaris gagal total dalam menjalankan fungsi pengawasan atas pengelolaan pembiayaan KUR, dan Direksi BSI terbukti tidak becus mengawasi serta mengendalikan aliran subsidi margin KUR,” tandas Uchok dengan nada geram.

Sorotan CBA juga mengarah pada penerapan kode etik perusahaan. BSI selama ini memiliki Code of Conduct yang mengatur integritas dan standar perilaku seluruh jajaran perusahaan.

Namun, menurut Uchok, keberadaan aturan tersebut patut dipertanyakan jika tidak mampu mencegah persoalan dalam penyaluran dana bersubsidi.

Ia menilai komitmen terhadap integritas tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen dan aturan internal. Penerapannya harus terlihat dalam pengawasan nyata, terutama ketika perusahaan mengelola pembiayaan yang menggunakan subsidi pemerintah.

“Selama ini Code of Conduct, penegakan integritas, dan nilai etika di lingkungan BSI ternyata cuma hiasan di atas kertas. Aturan-aturan itu sama sekali tidak diterapkan sebagai standar perilaku dalam mengawal uang negara melalui pengelolaan Subsidi Margin KUR,” tutup Uchok.

Dugaan salah sasaran ini menjadi pekerjaan serius bagi manajemen BSI. Penjelasan mengenai mekanisme verifikasi debitur, dasar penetapan penerima, hingga pertanggungjawaban atas pembayaran subsidi margin diperlukan agar penggunaan anggaran negara benar-benar tepat sasaran dan tidak mengurangi hak pelaku UMKM yang membutuhkan akses permodalan.