MEGAPOLITAN.CO – Pengadaan ribuan laptop di lingkungan Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung (MA) menjadi sorotan setelah anggaran yang dialokasikan pada 2025 dan 2026 mencapai Rp74,38 miliar.
Besarnya belanja tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi pengadaan, terutama ketika masyarakat masih menghadapi berbagai persoalan dalam mengakses pelayanan peradilan.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, mempertanyakan kebutuhan pengadaan laptop dalam jumlah besar tersebut. Dia menilai pola belanja perangkat di lingkungan BUA MA perlu dievaluasi, termasuk alasan penggantian laptop yang sebelumnya telah dibeli.
Uchok mengungkapkan, pada 2026 BUA Mahkamah Agung mengalokasikan anggaran Rp55,3 miliar untuk pengadaan 3.692 unit laptop.
Dengan demikian, harga rata-rata setiap unit mencapai sekitar Rp15 juta. Namun, menurut Uchok, tidak terdapat penjelasan spesifikasi teknis perangkat yang diadakan sehingga publik kesulitan menilai kewajaran harga maupun kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan.
“Ini harga untuk satu unit sekitar Rp15.000.000 tanpa ada penjelasan spesifikasinya seperti apa,” kata Uchok, Kamis (12/11/2026).
Dia menyindir pengadaan tersebut seolah-olah harus menggunakan perangkat dengan spesifikasi paling tinggi, paling canggih, sekaligus paling mahal.
Persoalan lain yang disoroti adalah alasan penggantian perangkat. Uchok mempertanyakan apakah laptop yang sebelumnya dibeli memang sudah tidak layak digunakan atau masih berfungsi dengan baik.
“Kalau ada yang bertanya, yang lama belum rusak kok, kenapa ganti? Jawabannya simpel saja, karena kita butuh yang lebih cepat untuk melayani rakyat. Padahal yang lama pun jarang sekali dinyalakan sampai habis baterainya,” sindirnya.
Sorotan CBA juga mencakup pengadaan laptop pada 2025. Berdasarkan data yang diungkapkan Uchok, BUA MA menganggarkan Rp17,34 miliar untuk pengadaan 1.445 unit laptop hakim.
Jika dirata-ratakan, harga setiap unit mencapai sekitar Rp12 juta.
Selain itu, terdapat pengadaan laptop kesekretariatan senilai Rp1,74 miliar untuk 120 unit. Harga rata-rata perangkat tersebut mencapai sekitar Rp14,5 juta per unit.
Jika digabungkan, anggaran pengadaan laptop pada 2025 dan 2026 mencapai Rp74,38 miliar untuk total 5.257 unit.
Angka tersebut merupakan akumulasi pengadaan yang disampaikan CBA, dengan rincian Rp19,08 miliar pada 2025 dan Rp55,3 miliar pada 2026.
Besarnya belanja perangkat teknologi tersebut dinilai perlu disertai penjelasan terbuka mengenai kebutuhan, spesifikasi, serta manfaatnya bagi peningkatan pelayanan peradilan.
Uchok mengaitkan persoalan anggaran tersebut dengan berbagai keluhan masyarakat dalam mengakses layanan pengadilan. Mulai dari berkas perkara yang masih harus dicetak bolak-balik, antrean panjang di loket pelayanan, hingga informasi putusan pengadilan yang tidak selalu mudah diakses.
Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai prioritas penggunaan anggaran di lingkungan Mahkamah Agung. Pengadaan perangkat teknologi semestinya berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.
Menurut Uchok, pengadaan barang dan jasa di lembaga peradilan harus mengutamakan transparansi, efisiensi, dan kebutuhan nyata pengguna. Karena itu, BUA MA perlu menjelaskan spesifikasi teknis laptop, alasan penggantian perangkat lama, mekanisme distribusi, hingga pemanfaatan perangkat yang telah dibeli sebelumnya.
Tanpa penjelasan tersebut, publik akan kesulitan mengukur apakah belanja puluhan miliar rupiah itu benar-benar diperlukan atau justru berpotensi menjadi pemborosan anggaran.
“Yang penting laporan pertanggungjawabannya rapi dan tertulis: pengadaan alat kelengkapan sarana kerja,” sindir Uchok.
Dia mengingatkan bahwa pengadaan teknologi seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan kualitas administrasi peradilan. Bukan sekadar menambah daftar belanja barang dengan nilai anggaran yang terus membesar tanpa penjelasan memadai.
Uchok pun menyindir agar pengadaan ribuan laptop tersebut tidak hanya membuat laporan belanja terlihat mewah, sementara persoalan pelayanan kepada masyarakat masih belum terselesaikan.
“Mungkin nanti, kalau BUA MA berhasil mengumpulkan ribuan laptop baru, proses keadilan memang akan berjalan secepat nyalanya laptop itu. Atau setidaknya, laporan keuangannya akan terlihat sangat mewah dan berkilau,” pungkasnya.
Kini, transparansi BUA Mahkamah Agung menjadi hal yang perlu diperhatikan. Publik membutuhkan penjelasan apakah ribuan laptop tersebut benar-benar sesuai kebutuhan, bagaimana spesifikasi perangkat yang dibeli, siapa saja penerimanya, serta sejauh mana pengadaan senilai Rp74,38 miliar itu berdampak terhadap peningkatan pelayanan peradilan.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan