Rp780 Miliar Dana Divestasi Newmont Tak Masuk Kas Daerah, Kejagung Didesak Usut

MEGAPOLITAN.CO – Center for Budget Analysis (CBA) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan penyimpangan dana divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), yang kini bernama PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT).

Desakan tersebut muncul setelah CBA menemukan dugaan selisih dana sebesar US$60 juta atau setara Rp780 miliar dari hasil penjualan saham perusahaan tambang tersebut.

Dana yang semestinya menjadi hak pemerintah daerah itu diduga justru digunakan untuk membayar utang perusahaan swasta.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, mengatakan persoalan ini berawal dari transaksi divestasi 24 persen saham PT NNT pada 2009 kepada PT Multi Daerah Bersaing (MDB). Nilai transaksi tersebut mencapai US$400 juta atau sekitar Rp5,2 triliun.

Dalam transaksi itu, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat seharusnya menerima bagian sebesar US$100 juta atau setara Rp1,3 triliun.

Namun, berdasarkan hasil penelusuran dan analisis CBA, dana yang masuk ke kas pemerintah daerah hanya US$40 juta atau sekitar Rp520 miliar. Dengan demikian, terdapat kekurangan US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar dari nilai yang seharusnya diterima daerah.

“Sisa dana sebesar US$60 juta atau sekitar Rp780 miliar justru diklaim dan dialokasikan untuk membayar utang PT Multi Capital, yang notabene merupakan perusahaan swasta rekanan dari PT MDB,” ujar Uchok dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).

CBA Minta 37 Pejabat Diperiksa

Atas dugaan tersebut, CBA meminta Kejagung tidak berhenti pada penelusuran dokumen transaksi, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan distribusi dana divestasi.

Uchok mendesak penyidik memanggil serta memeriksa sedikitnya 37 pejabat yang diduga mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan proses divestasi saham maupun pengelolaan hasil penjualannya.

Menurut CBA, pemeriksaan tersebut diperlukan untuk menjelaskan alasan dana yang semestinya diterima pemerintah daerah justru dialokasikan untuk membayar kewajiban perusahaan swasta.

Kejagung juga didorong menelusuri aliran uang tersebut guna memastikan ada atau tidaknya penyimpangan dalam proses transaksi.

Langkah itu dinilai penting agar pihak yang bertanggung jawab dapat terungkap dan penggunaan dana senilai Rp780 miliar memperoleh kejelasan hukum.

Persoalan divestasi ini turut menjadi perhatian karena Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat kini tidak lagi tercatat sebagai pemegang saham PT AMNT.

Dalam komposisi kepemilikan saham saat ini, PT Sumber Gemilang Persada menguasai 32,1 persen saham, disusul PT Medco Energi Internasional Tbk sebesar 20,9 persen, PT AP Investment 15,4 persen, dan PT Pesona Sukses Cemerlang sebesar 6,2 persen. Sementara itu, sisa kepemilikan saham berada di tangan pemegang saham lainnya.

Kondisi tersebut dinilai semakin mempertegas hilangnya kepemilikan langsung pemerintah daerah pada perusahaan tambang yang sebelumnya melibatkan kepentingan daerah dalam proses divestasi.

Padahal, kebijakan divestasi saham semestinya membuka peluang bagi daerah penghasil untuk memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar dari pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya.

Uchok menilai masyarakat NTB dan Kabupaten Sumbawa Barat justru tidak memperoleh manfaat yang sebanding dengan potensi ekonomi perusahaan tersebut.

Menurutnya, pemerintah daerah saat ini hanya mengandalkan kontribusi perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

“Pemerintah daerah, para pejabat, dan rakyat hanya bisa menonton dari jauh. Kontribusi bagi daerah saat ini hanya berupa dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang jumlahnya tidak sebanding dan hanya ‘recehan’,” pungkas Uchok.