Megapolitan.co – Di tengah dorongan keterbukaan informasi publik, website resmi seharusnya menjadi etalase transparansi lembaga negara.
Sekretariat DPRD DKI Jakarta pun memanfaatkan platform digital untuk mempublikasikan aktivitas dewan, mulai dari rapat hingga penyerapan aspirasi warga.
Namun, di balik fungsi tersebut, sorotan tajam justru muncul pada besaran anggaran yang dinilai terus merangkak naik tanpa kejelasan urgensi.
Direktur Eksekutif CBA (Center for Budget Analysis), Uchok Sky Khadafi, mengkritik lonjakan biaya pengelolaan website DPRD DKI yang dianggap tidak rasional.
Uchok bahkan menyebut website tersebut “gila” karena anggarannya bagaikan mobil balap yang injak-injak gas, tapi remnya seolah hilang ditelan bumi. Setiap tahun, kata dia, angkanya melesat naik tanpa rasa takut akan istilah “efisiensi“, audit BPK, dan Penyelidikan Kejati DKI Jakarta.
“Berdasarkan data yang diungkapkan, pada 2023 anggaran website DPRD DKI berada di angka Rp2,1 miliar. Setahun kemudian, nilainya meningkat sekitar Rp1,2 miliar menjadi Rp3.429.855.000 pada 2024,” kata Uchok dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Tren kenaikan itu tidak berhenti. Pada 2025, anggaran tercatat sebesar Rp3.425.829.000 dengan 35 kegiatan, lalu kembali melonjak di 2026 menjadi Rp3.885.420.000 untuk 38 kegiatan.
“Yang lebih gila lagi, dan bikin geleng-geleng kepala adalah proyeksi tahun ini, dimana anggaran Website DPRD pada tahun 2026, sudah mencapai Rp.3.885.420.000 untuk 38 kegiatan. Padahal pada tahun 2025 hanya mencapai Rp.3.425.829.000 untuk 35 kegiatan,” ujarnya.
Uchok pun menyindir keras logika penganggaran tersebut. “Mungkin pihak Sekretariat DPRD DKI sudah menggangap website mereka sudah secanggih metaverse sehingga butuh biaya setara membangun gedung baru, Atau jangan-jangan, yang makin “berat” bukan kontennya, tapi beban biayanya,” sindir Uchok.
CBA mempertanyakan dasar perencanaan serta transparansi penggunaan anggaran yang terus meningkat tiap tahun.
Kenaikan yang konsisten tanpa penjelasan rinci dinilai justru bertolak belakang dengan semangat keterbukaan yang ingin ditampilkan melalui website tersebut.
Makanya, CBA hanya bisa bertanya-tanya, Kapan Kejati DKI Jakarta melakukan penyelidikan atas anggaran Website DPRD DKI Jakarta tersebut.
“Karena angkanya terus naik dengan santainya tanpa ada niat untuk berhemat. Website untuk transparansi, tapi anggarannya sendiri terasa jauh dari kata transparan dan efisien,” tandas Uchok.
Tinggalkan Balasan