Di tengah proses evaluasi tersebut, pemerintah tetap menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas.
“Namun demikian, kita masih observasi sebanyak 120 orang. Saat ini, kita fokus menyelamatkan kesehatan anak-anak kita di beberapa rumah sakit, ini yang kami utamakan,” kata Ketut.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur turut memastikan para pasien mendapatkan penanganan berdasarkan kondisi medis masing-masing.
Satu Kasus Tidak Mewakili Keseluruhan Program MBG
Insiden di Sidoarjo harus menjadi bahan evaluasi serius, terlebih karena menyangkut ratusan penerima manfaat. Pemerintah perlu memastikan standar keamanan pangan benar-benar diterapkan pada setiap titik pelaksanaan.
Namun, kejadian tersebut juga tidak dapat secara otomatis dijadikan ukuran bahwa keseluruhan Program Makan Bergizi Gratis mengalami kegagalan.
MBG merupakan program nasional dengan pelaksanaan yang melibatkan banyak pihak dan tahapan. Keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga pada kedisiplinan setiap pelaksana di lapangan.
Mulai dari pengadaan bahan makanan, pengolahan, proses memasak, pengemasan, distribusi hingga makanan diterima penerima manfaat, seluruh tahapan memiliki standar yang harus dipenuhi.
Karena itu, ketika terjadi pelanggaran pada salah satu tahapan, evaluasi harus diarahkan pada titik persoalan tersebut sekaligus memastikan sistem pengawasan semakin kuat.
BGN telah menunjukkan langkah tersebut melalui investigasi, pemantauan, serta pemberian sanksi terhadap SPPG yang terbukti tidak menjalankan ketentuan sebagaimana mestinya.
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya juga menegaskan pentingnya pembenahan tata kelola dan pelaksanaan SOP. Ia mengatakan SOP sudah tersedia dan persoalannya adalah memastikan ketentuan tersebut dijalankan secara konsekuen dan disiplin.
Tinggalkan Balasan