Ilustrasi: Kementerian Agama menuai sorotan terkait biaya sewa kendaraan dinas sebesar Rp35 juta per bulan, yang jika ditotal jumlahnya mencapai Rp1,2 Miliar sejak periode 2024-2026. (Foto: samudrafakta.com)
Megapolitan.co – Anggaran penyewaan mobil dinas bagi Wakil Menteri Agama kembali menuai kritik. Biaya sewa kendaraan yang mencapai Rp35 juta per bulan dinilai tidak sejalan dengan komitmen efisiensi belanja yang kerap digaungkan pemerintah, terlebih ketika kondisi ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih.
Jika ditarik dalam hitungan tahunan, anggaran tersebut menyentuh Rp420 juta. Akumulasi pengeluaran sejak 2024 hingga 2026 bahkan disebut mencapai sekitar Rp1,2 miliar.
Nilai ini memantik pertanyaan publik mengenai urgensi dan rasionalitas penggunaan anggaran negara untuk fasilitas pejabat.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyebut angka tersebut sebagai sinyal kuat adanya persoalan prioritas belanja.
“Angka Rp1,2 miliar seperti lonceng pengingat tentang prioritas anggaran yang perlu dipertanyakan. Apakah ini benar-benar demi kelancaran tugas wamen, atau justru contoh bagaimana anggaran bisa cepat ‘terbang’ tanpa dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Uchok dalam keterangannya, Minggu (8/2/2026).
Menurutnya, dana yang bersumber dari pajak publik semestinya dialokasikan untuk kebutuhan yang langsung dirasakan masyarakat luas, bukan terfokus pada kenyamanan elite birokrasi.
“Yang merasakan kenyamanan bukan rakyat pembayar pajak, melainkan pejabat yang duduk di kursi empuk mobil sewa tersebut. Bahkan pihak yang paling diuntungkan adalah vendor penyedia kendaraan yang mendapatkan proyek dari Sekretariat Jenderal Kementerian Agama,” paparnya.
Ia juga mengkritik minimnya pengawasan terhadap kebijakan tersebut. Hingga kini, belum terlihat adanya audit komprehensif dari lembaga pemeriksa negara maupun langkah penelusuran dari aparat penegak hukum terkait kewajaran anggaran sewa mobil dinas itu.
Uchok menilai, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama harus lebih cermat dalam menyusun dan mengeksekusi belanja negara agar sejalan dengan ekspektasi publik.
“Setiap rupiah harus memberikan nilai manfaat yang sebanding dengan kepercayaan rakyat kepada pemerintah,” tegasnya.
Ia mengingatkan, kebijakan anggaran jangan sampai hanya memastikan “roda mobil dinas berputar lancar di jalanan kota”, sementara di saat yang sama masyarakat masih berjuang menghadapi pengangguran, gelombang PHK, dan tekanan daya beli.
Sampai berita ini diturunkan, Kementerian Agama belum memberikan penjelasan resmi terkait besaran anggaran maupun mekanisme pengadaan sewa kendaraan dinas bagi Wakil Menteri Agama tersebut.
Tinggalkan Balasan