Megapolitan.co – Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kampung Jokte, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, diharapkan tidak hanya mendukung kegiatan penangkapan ikan, tetapi juga menciptakan peluang usaha baru bagi masyarakat pesisir.
Program yang mulai dibangun melalui peletakan batu pertama oleh Bupati Tambrauw Yeskiel Yesnath tersebut direncanakan menghadirkan fasilitas pendukung perikanan, termasuk sentra kuliner. Kehadiran kawasan ini berpotensi memperluas kegiatan ekonomi warga di luar aktivitas melaut.
Sentra kuliner dapat menjadi ruang usaha bagi masyarakat, termasuk perempuan dan mama-mama setempat, melalui kegiatan pengolahan maupun penjualan makanan berbasis hasil perikanan.
Jika dikelola dengan baik, kegiatan tersebut berpeluang menciptakan sumber pendapatan tambahan sekaligus memperluas pemanfaatan hasil tangkapan nelayan. Namun, besarnya manfaat ekonomi tetap perlu dilihat setelah fasilitas beroperasi dan masyarakat mulai menjalankan kegiatan usaha.
Pembangunan KNMP Jokte juga diharapkan memperkuat keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekonomi pesisir.
Apresiasi serta harapan Oktovianus Yesnath, tokoh masyarakat sekaligus nelayan Kampung Jokte, menjadi bagian penting untuk menggambarkan perspektif warga terhadap program tersebut.
Dalam pengembangannya, pemerintah daerah, masyarakat pemilik ulayat, nelayan, dan unsur pelaksana perlu berkoordinasi untuk menentukan tata kelola kawasan.
Pembagian tanggung jawab, biaya operasional, perawatan peralatan, serta mekanisme pemanfaatan fasilitas menjadi sejumlah aspek yang perlu disiapkan.
Kejelasan tata kelola diperlukan agar fasilitas yang dibangun dapat digunakan secara berkelanjutan dan tidak berhenti beroperasi setelah pembangunan fisik selesai.
Penguatan kapasitas nelayan, kelembagaan usaha, serta akses pasar juga dibutuhkan agar hasil tangkapan terserap dengan baik dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Secara nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengembangkan KNMP sebagai kawasan yang mengintegrasikan sarana produksi, penyimpanan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan.
Dalam keterangan resmi, pada 5 Juli 2026, KKP menjelaskan pentingnya penguatan kapasitas pengurus dan pengelolaan aset.
“Aset yang dibangun adalah aset masyarakat untuk bisa dimanfaatkan, dijaga dan dipergunakan sebaik baiknya,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Andy Artha Donny Oktopura.
Pernyataan itu menekankan bahwa aset pembangunan merupakan fasilitas yang perlu dijaga dan digunakan dengan baik oleh masyarakat. Karena itu, keberhasilan program turut bergantung pada kemampuan pengelola memastikan fasilitas berfungsi sesuai peruntukannya.
Selain pengelolaan aset, transparansi dan pengawasan pembangunan juga menjadi perhatian KKP.
Dalam publikasi pada 28 November 2025, KKP menjelaskan bahwa pemantauan lapangan diperlukan untuk memeriksa kesesuaian antara kondisi fisik pekerjaan dan laporan pengawasan.
Pengawasan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas, akuntabilitas, serta kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip serupa penting diterapkan dalam setiap tahapan pembangunan KNMP, termasuk di Kampung Jokte.
Dari perspektif ekonomi, pengawasan diperlukan agar fasilitas yang dibangun sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan masyarakat.
Kesesuaian antara pekerjaan fisik, anggaran, dan fungsi fasilitas menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan supaya investasi pembangunan dapat memberikan manfaat bagi warga.
Setelah pembangunan selesai, tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh fasilitas dapat beroperasi secara berkelanjutan.
Pemerintah daerah, masyarakat pemilik ulayat, nelayan, dan unsur pelaksana perlu menyepakati pengelolaan kawasan, termasuk pembiayaan operasional serta pemeliharaan sarana.
Ketersediaan fasilitas saja belum menjamin peningkatan pendapatan masyarakat. Kemampuan pengelola menjalankan layanan, kesiapan masyarakat mengembangkan usaha, dan akses terhadap pasar akan ikut menentukan manfaat ekonomi yang dihasilkan.
Oleh karena itu, penguatan kapasitas nelayan dan kelembagaan usaha perlu berjalan beriringan dengan penyediaan infrastruktur.
Upaya tersebut diperlukan agar kegiatan perikanan tidak hanya menghasilkan tangkapan, tetapi juga membuka peluang pengolahan dan pemasaran yang memberi nilai tambah.
Peletakan batu pertama KNMP Jokte menjadi awal pengembangan sarana pendukung ekonomi pesisir di Kabupaten Tambrauw.
Keberhasilan program nantinya tidak hanya diukur dari berdirinya bangunan, tetapi juga dari kemampuan fasilitas memperluas kesempatan usaha warga dan membangun pengelolaan ekonomi pesisir yang produktif serta berkelanjutan.






Tinggalkan Balasan