Megapolitan.co – Biaya ekonomi nelayan di Sorong, Papua Barat Daya, tidak selesai ketika kapal berhasil mendapatkan ikan. Hasil tangkapan juga harus dipertahankan mutunya sampai tiba di tempat pendaratan dan masuk ke rantai pemasaran.
Es menjadi salah satu kebutuhan penting untuk menjaga ikan tetap dalam kondisi baik selama perjalanan. Semakin lama nelayan berada di laut, semakin penting pula penanganan hasil tangkapan agar kualitas ikan tidak cepat menurun.
Kondisi tersebut membuat fasilitas pendukung seperti penyediaan es, tempat pendaratan, penyimpanan dan rantai dingin memiliki keterkaitan dengan nilai ekonomi hasil tangkapan.
Dengan mutu ikan yang terjaga, nelayan memiliki peluang mempertahankan kualitas produk ketika hasil tangkapan dibawa untuk dipasarkan. Namun, ketersediaan fasilitas tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing lokasi.
Karenanya, pemerintah mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) untuk menjawab kebutuhan nelayan. Operasional fasilitas dan keterhubungannya dengan kegiatan nelayan menjadi faktor penting agar infrastruktur yang dibangun dapat digunakan secara efektif.
Sembilan Lokasi KNMP di Kota Sorong
Di Kota Sorong, Tanjung Kasuari menjadi salah satu lokasi pengembangan KNMP bersama delapan kelurahan lainnya, yakni Rufei, Doom Barat, Remu Selatan, Doom Timur, Raam, Soop, Malawei dan Saoka.
Pemerintah Kota Sorong pada Juli 2026 melaporkan sebagian besar lokasi telah memasuki tahap pelaksanaan pekerjaan.
Untuk Saoka, pemerintah masih menghadapi persoalan penolakan dari sebagian masyarakat dan tokoh adat serta menyiapkan langkah musyawarah dan alternatif lokasi apabila diperlukan.
Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim menyebut pembangunan KNMP diarahkan untuk memperkuat sektor perikanan dan ketahanan pangan daerah.
“Pemerintah Kota Sorong terus mendorong percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor perikanan dan ketahanan pangan di daerah,” kata Anshar, dikutip Senin (28/9/2026).
Masuknya Tanjung Kasuari dalam pengembangan KNMP membuat kebutuhan nelayan di kawasan tersebut menjadi bagian penting dalam melihat efektivitas program. Fasilitas yang dibangun idealnya memiliki hubungan langsung dengan aktivitas produksi, pendaratan, penyimpanan dan pemasaran hasil tangkapan.
KNMP Mulai Terhubung dengan Koperasi dan Pasar
Perkembangan terbaru pada 25 September 2026 menunjukkan pengelolaan KNMP mulai diarahkan pada penguatan kelembagaan dan kegiatan ekonomi.
KKP menggandeng Kementerian Koperasi, Kementerian Keuangan serta Badan Pengaturan BUMN untuk mengelola dan mengoperasionalkan KNMP. KKP menyebut sinergi tersebut ditujukan agar infrastruktur KNMP dikelola secara profesional, mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat langsung bagi nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KNMP juga diarahkan untuk terhubung dengan koperasi sebagai pihak yang dapat menyerap hasil tangkapan nelayan.
“KNMP ini bagian dari unit usaha Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), salah satunya yang akan menjadi offtaker hasil tangkapan nelayan, karena infrastruktur sudah kami siapkan,” ujar Trenggono.
Kerja sama tersebut mencakup penguatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan koperasi, pengembangan usaha, peningkatan daya saing serta pemberdayaan kemitraan koperasi di sektor kelautan dan perikanan.
Selain itu, PT Agrinas Jaladri Nusantara (Persero) mendapat penugasan bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dalam pengelolaan dan operasionalisasi KNMP, termasuk penyusunan rencana bisnis, rencana kerja operasional serta pengembangan usaha dan perluasan akses pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
Dari BBM hingga Pasar, Ekosistem Nelayan Harus Terhubung
Salah satu nelayan, Lajusto, menyebut biaya operasional menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ekonomi usaha penangkapan ikan. Nelayan terbiasa menghabiskan waktu lima hingga tujuh hari di laut dengan jarak tempuh sekitar 90–95 mil untuk mencari ikan.
Dalam satu kali perjalanan, kebutuhan BBM yang digunakan disebut dapat mencapai sekitar 400 liter. Kondisi itu membuat bahan bakar menjadi salah satu komponen utama dalam menghitung biaya operasional sebelum melaut.
Kebutuhan BBM dalam jumlah besar harus dihitung bersama kebutuhan es, perbekalan, perjalanan, kondisi laut serta potensi hasil tangkapan. Pada sisi lain, harga ikan juga dapat berubah sehingga pendapatan kotor tidak selalu menggambarkan pendapatan bersih yang diterima nelayan.
Dalam konteks tersebut, KNMP dapat dipandang sebagai salah satu bagian dari ekosistem pendukung. Kemudahan akses BBM, fasilitas pendaratan, penyediaan es, penyimpanan hasil tangkapan dan akses pasar perlu berjalan secara beriringan.
KKP sendiri menyebut pembangunan KNMP diarahkan untuk memperkuat produksi perikanan dan meningkatkan manfaat ekonomi bagi nelayan. Pemerintah juga menyatakan pembangunan KNMP akan terus berlanjut hingga 2029 dengan sasaran ribuan desa nelayan di Indonesia.
Untuk Sorong, tantangannya adalah memastikan pembangunan di lokasi seperti Tanjung Kasuari tidak berhenti pada penyediaan infrastruktur. Fasilitas tersebut perlu memiliki tata kelola yang jelas, mudah digunakan nelayan dan terhubung dengan rantai usaha dari laut hingga pasar.
Dengan demikian, persoalan BBM dan mutu hasil tangkapan dapat ditempatkan dalam satu rangkaian kebutuhan. Nelayan membutuhkan bahan bakar untuk mencapai wilayah tangkap, fasilitas untuk menjaga ikan setelah diperoleh, serta saluran pemasaran yang memungkinkan hasil tangkapan memiliki nilai ekonomi yang optimal.
Pada akhirnya, keberhasilan KNMP di Sorong akan sangat bergantung pada bagaimana fasilitas yang dibangun benar-benar dioperasionalkan dan disesuaikan dengan kebutuhan nelayan di lapangan.
Bukan hanya membangun kawasan, tetapi memastikan ekosistem pendukungnya berjalan dari BBM, pendaratan, rantai dingin hingga pasar.
Tinggalkan Balasan