Megapolitan.co – Penanggulangan bencana kembali menjadi perhatian setelah nomenklatur kebencanaan tidak tercantum secara khusus sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Persoalan tersebut mendapat sorotan karena Indonesia merupakan negara dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Ancaman gempa bumi, tsunami, erupsi gunung api, banjir, hingga tanah longsor menjadi risiko yang terus dihadapi di berbagai wilayah.
Meski demikian, tidak tercantumnya kata “bencana” secara khusus dalam delapan agenda prioritas RAPBN 2026 tidak dapat langsung dimaknai bahwa pemerintah mengabaikan atau tidak menjalankan kebijakan penanggulangan bencana.
Dalam penjelasan Sekretariat Negara, delapan agenda prioritas RAPBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto mencakup penguatan ketahanan pangan, ketahanan energi, pembangunan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis, pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas, penguatan ekonomi rakyat, pertahanan rakyat semesta, serta percepatan investasi dan perdagangan global.
Dengan demikian, delapan agenda tersebut merupakan sejumlah fokus utama dalam pembangunan dan penganggaran nasional, bukan daftar yang mencakup seluruh program pemerintah yang tetap berjalan sepanjang 2026.
Sementara itu, penanggulangan bencana memiliki karakter yang melibatkan banyak sektor. Pengurangan risiko bencana tidak hanya menjadi tugas satu lembaga, melainkan melibatkan BNPB, BMKG, kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, hingga masyarakat.
Karena itu, menilai komitmen pemerintah terhadap kebencanaan hanya berdasarkan ada atau tidaknya nomenklatur “penanggulangan bencana” dalam delapan agenda prioritas berpotensi menghasilkan gambaran yang tidak menyeluruh.
Mitigasi Tidak Menunggu Bencana Terjadi
Sejumlah program yang dijalankan BNPB pada 2026 menunjukkan bahwa langkah mitigasi dan kesiapsiagaan tetap dilakukan pemerintah sebelum terjadinya bencana.
Salah satu upaya tersebut dilakukan di Kota Banda Aceh. BNPB mengembangkan sistem peringatan dini banjir melalui pemasangan lima sensor pemantauan, satu unit sirene, serta dashboard monitoring yang terintegrasi.
Sistem itu dimanfaatkan untuk memantau kondisi hidrologi secara real time dan memberikan informasi terkait potensi banjir kepada pemerintah daerah maupun masyarakat. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BNPB juga menggelar simulasi evakuasi yang melibatkan sekitar 100 warga.
Tinggalkan Balasan