Megapolitan.co – Isu mengenai harga beras dan rencana ekspor pangan Indonesia kembali ramai diperbincangkan di media sosial.
Sejumlah narasi bahkan menuding pemerintah lebih memprioritaskan ekspor ketimbang menjaga keterjangkauan harga beras di dalam negeri.
Namun, penjelasan dari Perum BULOG dan kebijakan pangan pemerintah menunjukkan persoalan tersebut tidak sesederhana yang berkembang di ruang publik.
Ekspor Beras Masih Sebatas Penjajakan
Perum BULOG memastikan rencana ekspor beras ke Malaysia hingga kini masih berada dalam tahap negosiasi dan belum menghasilkan kesepakatan akhir.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal mengatakan pembahasan saat ini masih berkutat pada persoalan harga jual.
Malaysia disebut mengajukan harga di bawah Rp10.000 per kilogram, sementara Indonesia menilai angka tersebut belum sesuai dengan kualitas beras yang ditawarkan.
“Rencana ekspor beras Indonesia ke Malaysia masih dalam tahap negosiasi dan belum mencapai kesepakatan harga, ”ucap Rizal.
“Kemarin kami hanya nego untuk harga. Nah, harga yang belum cocok karena kalau kualitas mereka sudah oke, tidak ada masalah. Tinggal harga yang menurut kami agar dinaikkan lagi karena harganya terlalu rendah,” ungkapnya.
Menurut BULOG, beras yang disiapkan untuk ekspor merupakan beras premium dengan mutu lebih tinggi dibanding beras premium yang beredar di pasar domestik.
Produk tersebut memiliki tingkat patahan sekitar lima persen sehingga BULOG mengajukan harga di kisaran Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram.
“Pembahasan sejauh ini masih berfokus pada penentuan harga jual, ” tambahnya.
Dengan kondisi itu, rencana ekspor dinilai belum bisa langsung dikaitkan dengan naik-turunnya harga beras di pasar dalam negeri karena proses bisnis antarkedua negara masih berjalan.
Beras Ekspor Dipastikan Bukan Jatah Subsidi
BULOG juga membantah anggapan bahwa beras yang disiapkan untuk ekspor berasal dari program subsidi pemerintah.
Perusahaan pelat merah itu menegaskan stok beras SPHP atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan tetap diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat dalam negeri, terutama kelompok berpenghasilan rendah.
“Distribusi beras SPHP dilakukan secara masif melalui berbagai saluran seperti pasar rakyat dan Rumah Pangan Kita (RPK),” kata Rizal.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis kekhawatiran publik terkait kemungkinan berkurangnya pasokan beras subsidi akibat rencana ekspor.
Pemerintah Klaim Fokus Stabilkan Harga
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto disebut terus menjalankan langkah stabilisasi pangan guna menjaga harga tetap terjangkau di masyarakat.
Distribusi beras SPHP dilakukan melalui pasar rakyat, Rumah Pangan Kita (RPK), koperasi hingga program Gerakan Pangan Murah.
Langkah itu diklaim untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh beras sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga terus melakukan operasi pasar dan pengawasan distribusi guna menekan gejolak harga di tingkat konsumen.
Harga Beras Dipengaruhi Banyak Faktor
Kenaikan harga beras di pasaran disebut tidak hanya dipicu satu faktor. Pemerintah menilai kondisi cuaca, biaya logistik, distribusi antarwilayah hingga rantai pasok turut memengaruhi harga di tingkat konsumen.
Karena itu, stabilisasi harga dinilai membutuhkan penguatan distribusi dan pengawasan di seluruh jalur pasokan pangan nasional.
Di tengah derasnya opini di media sosial, pemerintah menegaskan upaya menjaga keseimbangan antara kebutuhan domestik dan peluang ekspor komoditas pangan tetap menjadi prioritas, dengan fokus utama menjaga keterjangkauan harga beras bagi masyarakat.
Tinggalkan Balasan