Megapolitan.co – Perbincangan di media sosial yang mengaitkan pelemahan rupiah dengan bergabungnya Thomas Djiwandono ke jajaran pimpinan Bank Indonesia (BI), dinilai sejumlah pengamat sebagai narasi yang terlalu dipaksakan dan tidak melihat persoalan secara menyeluruh.
Pasalnya, tekanan terhadap rupiah saat ini terjadi di tengah gejolak ekonomi global yang juga menyeret banyak mata uang negara berkembang ke zona pelemahan.
Dalam beberapa bulan terakhir, dolar Amerika Serikat terus menunjukkan penguatan terhadap mayoritas mata uang Asia.
Kondisi itu tidak hanya dialami rupiah, tetapi juga rupee India, peso Filipina, hingga baht Thailand yang sama-sama mengalami depresiasi.
Bank Indonesia sebelumnya telah menjelaskan bahwa tekanan terhadap rupiah berasal dari kombinasi faktor eksternal global.
Mulai dari tingginya suku bunga The Federal Reserve, lonjakan harga minyak dunia, hingga meningkatnya ketidakpastian geopolitik akibat konflik di Timur Tengah.
Tekanan global tersebut membuat investor internasional cenderung memindahkan dana ke aset yang dianggap lebih aman, terutama dolar AS. Dampaknya, pasar keuangan negara berkembang mengalami tekanan arus modal keluar secara bersamaan.
Karena itu, sejumlah ekonom menilai kesimpulan yang menyebut pelemahan rupiah semata-mata dipicu kehadiran Thomas Djiwandono di Bank Indonesia merupakan pandangan yang tidak utuh dan mengabaikan realitas ekonomi internasional.
Selain tekanan eksternal, sentimen pasar global saat ini memang sedang sensitif terhadap perkembangan geopolitik dunia. Situasi itu membuat mayoritas mata uang Asia bergerak melemah hampir dalam waktu bersamaan.
Di tengah polemik yang berkembang, Thomas Djiwandono juga dinilai memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam sektor ekonomi dan kebijakan fiskal nasional.
Sebelum menjabat Deputi Gubernur BI, Thomas pernah menduduki posisi Wakil Menteri Keuangan dan terlibat dalam berbagai proses strategis pemerintah, termasuk sinkronisasi kebijakan transisi ekonomi pemerintahan serta koordinasi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
Latar belakang tersebut disebut menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam proses seleksi Deputi Gubernur BI.
Pengangkatannya pun tidak dilakukan secara sepihak. Thomas harus melalui tahapan resmi negara berupa uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR RI.
Dalam proses tersebut, ia bersaing dengan kandidat internal Bank Indonesia seperti Solikin M. Juhro dan Dicky Kartikoyono sebelum akhirnya dipilih melalui keputusan musyawarah seluruh fraksi di Komisi XI DPR.
DPR RI menjelaskan bahwa pemilihan Deputi Gubernur BI mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kapasitas kandidat, pemahaman terhadap fungsi bank sentral, kemampuan komunikasi kebijakan, hingga kemampuan membangun sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Pengamat juga mengingatkan bahwa sistem pengambilan keputusan di Bank Indonesia bersifat kolektif melalui Dewan Gubernur BI. Artinya, arah kebijakan moneter tidak berada di tangan satu individu semata.
Setiap keputusan strategis terkait suku bunga, stabilisasi nilai tukar, maupun intervensi pasar dilakukan melalui mekanisme institusional yang ketat dan melibatkan berbagai unsur di bank sentral.
Thomas Djiwandono sebelumnya juga telah menegaskan komitmennya menjaga independensi Bank Indonesia serta memastikan profesionalisme lembaga tetap berjalan sesuai amanat undang-undang.
Ia pun telah melepaskan jabatan politik praktis sebelum resmi menduduki posisi di bank sentral.
Selama berkiprah di Kementerian Keuangan, Thomas mengaku lebih banyak bekerja dalam koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menyelaraskan komunikasi kebijakan pemerintah.
“Tapi pun demikian sama waktu itu dengan kementerian-kementerian lain bagaimana saya mungkin bagi yang kenal saya itu saya sering sekali istilah saya itu kerjaan horizontal lah antar kementerian antar lembaga,” ujar Thomas.
Di tengah tekanan global yang masih berlangsung, Bank Indonesia juga terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga rupiah tetap terkendali.
Upaya tersebut dilakukan melalui intervensi pasar valas, penguatan strategi moneter, serta koordinasi bersama pemerintah.
Pengamat menilai masyarakat perlu memahami bahwa pergerakan nilai tukar mata uang dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan.
Karena itu, membangun kesimpulan tunggal tanpa melihat konteks ekonomi global dinilai berpotensi menyesatkan opini publik.
Dalam situasi ekonomi internasional yang penuh ketidakpastian, penguatan literasi publik terkait kebijakan moneter dan dinamika pasar global dinilai penting agar ruang diskusi publik tetap berbasis data dan tidak hanya dipengaruhi sentimen media sosial.
Tinggalkan Balasan