Megapolitan.co – Polemik kepemilikan saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan minuman beralkohol kembali mencuat.
Di tengah belum adanya keputusan Pemprov, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) disebut sebagai pihak yang paling konsisten mendorong pelepasan saham milik daerah di PT Delta Djakarta itu.
Direktur Eksekutif Center For Budget Analisis (CBA), Uchok Sky Khadafi, menyinggung kondisi bisnis perusahaan bir tersebut yang dinilai tengah menghadapi tekanan penjualan cukup serius.
Menurutnya, wacana pelepasan saham sebenarnya sudah bergulir sejak masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan. Namun hingga kini, Pemprov DKI dinilai belum menunjukkan langkah konkret untuk melepas kepemilikannya.
“Pemprov DKI mempunyai saham di perusahaan produsen bir dan minuman beralkohol sebanyak 210.200.700 lembar atau sebesar 26,25 persen,” ujar Uchok Sky dalam keterangannya, Sabtu 9 Mei 2026.
Ia memaparkan, mayoritas saham perusahaan masih dikuasai San Miguel Malaysia (L), Private Limited dengan kepemilikan 467.061.150 saham atau 58,33 persen. Sementara saham publik tercatat mencapai 123.397.200 lembar atau 15,42 persen.
Di sisi lain, Uchok menilai performa bisnis PT Delta Djakarta sepanjang 2024 mengalami penurunan signifikan. Penjualan neto disebut turun 12,2 persen, dari Rp736,8 miliar pada 2023 menjadi Rp646,8 miliar pada 2024.
“Penurunan ini terutama akibat kontraksi volume penjualan,” katanya.
Namun, Uchok menilai alasan perusahaan yang menyebut kenaikan cukai minuman beralkohol sebagai penyebab utama penurunan penjualan tidak sepenuhnya tepat.
Ia menyoroti keputusan perusahaan menaikkan harga produk setelah kebijakan cukai baru berlaku pada awal 2024.
“Akibat kenaikan cukai itu, perusahaan menaikkan harga pada Februari 2024. Tapi dampaknya tetap penjualan anjlok karena pembeli berkurang drastis,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, Uchok bahkan melontarkan kritik keras terhadap manajemen perusahaan.
Ia menyebut PT Delta Djakarta tidak seharusnya menjadikan pemerintah sebagai pihak yang disalahkan atas turunnya penjualan.
“Kalau bir tidak laku atau penjualan turun, PT Delta Djakarta jangan mencari kambing hitam menyalahkan Pemerintah Indonesia. Salahi saja para sales perusahaan yang tidak mampu meyakinkan pelanggan penyuka minuman beralkohol,” sindirnya.
Ia juga mengingatkan Pemprov DKI agar tidak gegabah mempertahankan kepemilikan saham di perusahaan minuman beralkohol tersebut.
Menurutnya, kondisi pasar yang fluktuatif berpotensi menggerus nilai investasi milik daerah.
“Pemprov DKI harus hati-hati menjaga sahamnya di PT Delta Djakarta lantaran penjualan minuman beralkohol selalu turun naik seperti ombak Teluk Jakarta. Itu bisa berdampak pada lunturnya atau hilangnya nilai saham DKI di perusahaan tersebut,” pungkas Uchok.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan