Megapolitan.co – Perdebatan mengenai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik setelah video pernyataan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, viral di media sosial.
Dalam video tersebut, ia menyebut program tersebut sebagai “maling berkedok gizi”, sehingga memicu berbagai reaksi dari warganet.
Pernyataan itu ramai diperbincangkan karena menyinggung target penerima manfaat MBG yang mencapai lebih dari 80 juta orang.
Angka tersebut kemudian dibandingkan dengan tingkat kemiskinan Indonesia yang menurut data Badan Pusat Statistik berada di bawah 10 persen.
Di tengah polemik tersebut, sejumlah pihak menilai penting melihat program MBG dari sisi tujuan kebijakan.
Program ini dirancang pemerintah sebagai intervensi gizi nasional sekaligus strategi pembangunan sumber daya manusia jangka panjang.
Program Makan Bergizi Gratis ditargetkan menjangkau sekitar 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Sasaran utamanya mencakup siswa dari PAUD hingga SMA, serta ibu hamil dan ibu menyusui.
Artinya, program ini tidak hanya menyasar masyarakat miskin, tetapi juga kelompok usia yang dinilai membutuhkan dukungan nutrisi untuk tumbuh kembang dan kesehatan.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan bahwa implementasi MBG dilakukan secara bertahap, dengan perluasan cakupan penerima manfaat setiap tahunnya.
Program ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045.
Selain memberikan akses makanan bergizi, program MBG juga diproyeksikan memberikan efek ekonomi bagi masyarakat di tingkat daerah.
Beberapa manfaat yang disorot di antaranya, memperbaiki kualitas gizi anak dan ibu. Program ini diharapkan membantu mengurangi masalah stunting dan malnutrisi dengan menyediakan makanan bergizi secara rutin bagi siswa serta ibu hamil dan menyusui.
MBG juga disebut membuka peluang bagi petani dan UMKM. Kebutuhan bahan pangan untuk MBG memberi peluang bagi petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil untuk menjadi bagian dari rantai pasok program.
Kemudian mampu menciptakan lapangan kerja baru. Pengoperasian dapur layanan yang dikenal sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut membuka kesempatan kerja di berbagai daerah.
Pengelolaan MBG juga dilakukan dengan sistem pengawasan. Pemerintah menegaskan bahwa program ini dijalankan dengan mekanisme pengawasan berlapis untuk menjaga transparansi penggunaan anggaran.
Sementara vadan pengelola program menjelaskan bahwa estimasi biaya operasional dapur MBG, termasuk insentif operasional sekitar Rp6 juta per hari, digunakan untuk memastikan layanan makanan berjalan dengan baik.
Biaya tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional, mulai dari pembelian bahan makanan, tenaga kerja, hingga distribusi makanan kepada para penerima manfaat.
Viralnya kritik terhadap MBG menunjukkan bagaimana kebijakan publik dapat dengan cepat menjadi bahan perdebatan di media sosial.
Namun sejumlah pengamat mengingatkan bahwa masyarakat perlu melihat tujuan dan data kebijakan secara menyeluruh, mengingat program ini dirancang sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kesehatan serta kualitas generasi muda Indonesia.
Tinggalkan Balasan