Penutupan Selat Hormuz memicu kecemasan di pasar energi global dan dinilai berpotensi mendongkrak harga minyak mentah. (Ist)
Megapolitan.co – Penutupan Selat Hormuz akibat meningkatnya tensi antara Iran dan Amerika Serikat tak hanya mengguncang pasar minyak dunia, tetapi juga memunculkan ancaman serius bagi fiskal Indonesia.
Sebagai jalur distribusi sekitar 20 persen perdagangan minyak global, gangguan di Selat Hormuz berpotensi mendorong harga minyak mentah dunia menembus 100 hingga 120 dolar AS per barel.
Jika skenario itu terjadi, dampaknya akan langsung terasa pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Indonesia yang masih mengimpor sekitar satu juta barel minyak per hari berada dalam posisi rentan. Setiap kenaikan satu dolar AS harga minyak mentah diperkirakan menambah beban APBN sekitar Rp10,3 triliun. Tekanan ini berpotensi memperlebar defisit dan mengganggu ruang fiskal pemerintah.
Di tengah ancaman tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia memastikan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional dalam kondisi aman untuk 20 hari ke depan.
Pemerintah, kata dia, terus memantau distribusi energi secara ketat dan memastikan arus impor minyak mentah maupun BBM belum terganggu signifikan.
Untuk mengantisipasi gejolak berkepanjangan, pemerintah akan menggelar rapat Dewan Energi Nasional guna membahas strategi jangka pendek dan menengah.
Hasil perumusan kebijakan tersebut rencananya dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai dasar langkah lanjutan menjaga stabilitas energi.
Langkah mitigasi juga ditempuh di sektor hulu dan hilir. PT Pertamina Patra Niaga memperluas kerja sama pasokan dengan perusahaan asal Amerika Serikat, yakni Hartree Partners LP dan Phillips 66. Nota kesepahaman tersebut mencakup suplai minyak mentah dan LPG hingga 2,2 juta metrik ton sepanjang 2026.
Diversifikasi impor dari luar Timur Tengah menjadi strategi penting untuk menekan ketergantungan terhadap satu kawasan yang rentan konflik.
Pemerintah berharap langkah ini dapat meredam risiko gangguan distribusi jika krisis geopolitik meluas.
Sementara itu, sektor perdagangan turut disorot. Menteri Perdagangan Budi Santoso menilai struktur ekonomi nasional masih cukup kuat karena ditopang konsumsi domestik.
Kendati demikian, pengendalian inflasi dan stabilisasi harga kebutuhan pokok menjadi pekerjaan rumah yang tak bisa diabaikan.
Hingga kini, distribusi BBM di seluruh SPBU Indonesia dilaporkan berjalan normal tanpa kebijakan kenaikan harga.
Namun, di balik situasi yang masih terkendali, pemerintah berpacu dengan waktu menyiapkan skenario darurat demi menjaga ketahanan energi dan stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian global.
Tinggalkan Balasan