Blunder Prioritas Tri Adhianto, Lebih Pilih ‘Plesiran’ Ketimbang Urus Warga?

Megapolitan.co – Gerakan Pemikir Bekasi (GPB) mengkritik kepemimpinan Tri Adhianto karena dinilai mengabaikan persoalan mendesak di daerah, demi agenda perjalanan ke luar negeri.

Terlebih sudah ada larangan dinas ke luar negeri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menyusul ancaman bencana dan cuaca ekstrem.

Kebiasaan Tri meninggalkan Kota Bekasi membuatnya dicap lebih mirip travel blogger daripada wali kota. Kota Bekasi terkesan seperti “rumah yang ditinggal pemiliknya“, sementara berbagai persoalan, mulai dari banjir, kemacetan, infrastruktur rusak, hingga pelayanan dasar, terus menumpuk tanpa penyelesaian jelas.

Perjalanan Tri Adhianto ke luar negeri diketahui tertera dalam surat persetujuan yang diklaim mendapat izin dari Kemendagri melalui Gubernur Jawa Barat. Dalam surat tersebut, Wakil Wali Kota Harris Bobihoe ditunjuk sebagai Pelaksana Harian (Plh) wali kota selama 10–14 Desember 2025.

Ironisnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian justru menerbitkan Surat Edaran yang melarang seluruh kepala daerah bepergian ke luar negeri hingga 15 Januari 2026.

Kebijakan ini sebagai respons atas meningkatnya bencana dan cuaca ekstrem di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Gerakan Pemikir Bekasi, Zaki lantas mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut, sebab dalam surat pengajuan tidak dijelaskan alasan spesifik keberangkatan wali kota.

“Kami mempertanyakan kepentingannya apa. Jika tidak ada penjelasan jelas, publik bisa menduga ada kepentingan pribadi yang disusun di luar negeri.” ujar Zaki dalam keterangannya dikutip, Rabu (10/12/2025).

Menurut GPB, pemerintah daerah seharusnya meningkatkan kewaspadaan dan mempersiapkan langkah-langkah mitigasi, terutama ketika cuaca ekstrem dapat memicu bencana sewaktu-waktu.

“Saat kota diperingati cuaca ekstrem, justru wali kota memilih agenda luar negeri. Ini menunjukkan minimnya kepekaan terhadap situasi masyarakat,” tegasnya.

Zaki juga menyoroti dugaan motif tersembunyi di balik perjalanan wali kota yang disinyalir menuju Tiongkok.

Zaki mengaitkannya dengan rekam jejak Pemkot Bekasi dalam kerja sama dengan salah satu perusahaan Tiongkok terkait proyek PLTSa/PSEL yang sempat berjalan, namun kemudian dibatalkan oleh Pj wali kota sebelumnya, Raden Gani Muhammad.

Zaki menduga keberangkatan Tri ke Tiongkok memiliki motif lain selain urusan kedinasan.

“Dulu ada kerja sama yang terputus dengan perusahaan Cina. Kami menduga sekarang wali kota membuka pembicaraan baru, termasuk soal rencana mobil listrik,” ungkapnya.