Banyak berita dengan narasi yang dianggap menyesatkan beredar di media sosial di tengah penanganan bencana Sumatera. (Ilustrasi)
Megapolitan.co – Penanganan bencana Sumatera membuka babak baru soal cara publik memahami informasi di tengah situasi darurat.
Di saat pemerintah mengerahkan seluruh perangkat, mulai dari TNI-Polri, kementerian, hingga BUMN untuk mempercepat evakuasi dan pemulihan, gelombang narasi provokatif justru menyeruak di berbagai platform digital.
Sejumlah konten yang beredar tidak hanya mengambil potongan-potongan fakta secara sepihak, tetapi juga membangun persepsi keliru yang akhirnya menyerang kredibilitas pemerintah.
Pengamat kebijakan publik sekaligus peneliti senior Citra Institute, Efriza, menilai kegaduhan informasi ini lebih disebabkan oleh rendahnya kemampuan publik dalam memilah informasi di ruang digital.
“Kritik itu penting, tetapi harus berbasis data, bukan asumsi atau emosi. Respons pemerintah di Sumatera sudah jelas terlihat melalui kerja cepat TNI-Polri dan kementerian terkait,” katanya, Selasa (9/12/2025).
Gerak Cepat Penanganan Evakuasi, Logistik, dan Layanan Dasar
Efriza menilai, koordinasi lintas lembaga dilakukan sejak detik pertama bencana terjadi. TNI-Polri menjadi ujung tombak evakuasi dan bantuan lapangan.
Kementerian serta BUMN pun memastikan kebutuhan dasar tetap terpenuhi, termasuk pemulihan listrik oleh PLN yang dilaporkan kembali menyala 100 persen di titik-titik terdampak.
Kesigapan pemerintah pusat dan daerah memperlihatkan, bahwa penanganan diarahkan dalam satu komando yang terukur, baik untuk penyelamatan warga maupun pemulihan fasilitas publik.
Di saat aparat bekerja di lapangan, ruang digital dipenuhi opini-opini yang membangun kesan seolah pemerintah abai.
Narasi ini kerap dimanfaatkan kelompok tertentu untuk melakukan framing tidak berimbang, menyebarkan hoaks, mengail simpati publik demi engagement, serta menggunakan momentum bencana untuk tujuan politik. Fenomena ini, kata Efriza, bukan sesuatu yang baru.
“Ada pihak yang selalu mencari celah untuk menggiring opini publik. Karena itu, masyarakat harus cerdas memilah informasi dan tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang tidak memiliki dasar,” ujarnya.
Menguatkan Literasi Digital dan Kebiasaan Verifikasi Fakta
Situasi darurat menuntut masyarakat lebih cermat dalam menyerap informasi. Langkah-langkah sederhana seperti memeriksa kembali sumber berita, memahami konteks kebencanaan, dan menahan diri dari menyebarkan konten provokatif perlu menjadi kebiasaan.
“Literasi digital adalah tameng utama dalam menghadapi banjir informasi. Ketika publik kuat dalam verifikasi data, maka disinformasi otomatis melemah,” papar Efriza.
Sejumlah konten negatif yang beredar juga disinyalir sarat motif politik, termasuk upaya mengalihkan sorotan dari isu korupsi dan kepentingan sempit kelompok tertentu.
Pola penyebaran akun-akun yang tidak kredibel perlu menjadi perhatian publik agar tidak terjebak pada manipulasi informasi.
Saatnya Menaruh Empati, Bukan Provokasi
Di tengah situasi bencana, publik diminta tetap mengedepankan empati dan menjaga ruang digital tetap sehat. Penanganan lapangan yang dilakukan pemerintah adalah fokus utama yang semestinya mendapat dukungan bersama.
Dengan meningkatkan kecermatan dalam menerima informasi, publik bukan hanya berkontribusi pada stabilitas nasional, tetapi juga memperkuat efektivitas penanganan bencana yang sedang berlangsung di Sumatera.
Tinggalkan Balasan