Megapolitan.co – Isu otoritarianisme yang diarahkan kepada Presiden Prabowo Subianto kembali muncul di ruang publik, menyusul serangkaian teror terhadap aktivis dan jurnalis.
Meski tudingan ini ramai beredar, pemerintah menegaskan bahwa langkah yang diambil bertujuan untuk melindungi kebebasan sipil dan demokrasi, bukan membungkam kritik.
Presiden Prabowo justru memerintahkan pengusutan menyeluruh terhadap pelaku, termasuk aktor intelektual di balik aksi kekerasan tersebut.
Peristiwa seperti penyiraman air keras terhadap aktivis Andrie Yunus dan paket berisi kepala anjing yang dikirim kepada influencer Palti Hutabarat, memicu reaksi luas dari masyarakat dan berbagai lembaga, termasuk Indonesia Corruption Watch (ICW).
Banyak pihak menekankan bahwa kritik terhadap pemerintah tetap sah, namun aksi teror harus ditindak tegas.
Prabowo menegaskan bahwa tudingan otoritarianisme tidak berdasar. Menurutnya, sistem demokrasi di Indonesia masih berjalan terbuka dan partisipatif, tercermin dari proses pemilihan umum yang dijalankan secara transparan.
“Ketegasan hanya untuk menghadapi pelanggaran hukum dan ancaman terhadap negara, bukan untuk membungkam kritik,” ucapnya.
Pernyataan ini menjadi bantahan langsung terhadap narasi fitnah otoritarianisme yang berkembang di media sosial.
Instruksi Presiden menekankan pengusutan seluruh pihak yang terlibat, termasuk aktor intelektual di balik kasus-kasus teror.
“Cari siapa yang menyuruh dan siapa yang membayar. Harus jelas,” tegas Prabowo.
Langkah ini menegaskan bahwa negara hadir melindungi masyarakat dari ancaman nyata sekaligus menjaga hak sipil tetap aman.
Presiden juga menegaskan bahwa aksi kekerasan terhadap aktivis termasuk tindakan teror serius.
Label pelaku teror disebut teroris menunjukkan sikap tegas pemerintah: setiap kekerasan yang mengancam keamanan publik tidak akan ditoleransi.
Penyelidikan mengungkap keterlibatan oknum aparat, termasuk dari unsur militer.
Langkah ini menandakan transparansi pemerintah dan menepis tudingan bahwa negara menutup-nutupi pelaku, sekaligus menegaskan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.
Para pengamat menilai, situasi ini perlu dilihat secara proporsional. Kritik terhadap pemerintah tetap bagian dari demokrasi, namun aksi teror harus ditindak untuk melindungi masyarakat.
Respons Presiden Prabowo menunjukkan upaya menjaga keseimbangan antara kebebasan sipil dan keamanan nasional.
Tinggalkan Balasan