Megapolitan.co – Tindakan cepat TNI dalam insiden penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus, mendapat sorotan positif.
Salah satunya Selamat Ginting, Analis Politik dan Militer Universitas Nasional (UNAS), yang menilai langkah ini bentuk keseriusan institusi militer dalam menegakkan akuntabilitas dan hukum.
“Di tengah relasi historis yang kerap tegang antara kelompok masyarakat sipil dan militer, respons cepat ini mengirimkan pesan penting: bahwa hukum tetap harus ditegakkan tanpa memandang posisi korban maupun potensi adanya sensitivitas institusional,” ujarnya, Kamis (19/3/2026).
TNI diketahui telah menahan empat prajurit yang diduga terlibat dalam penyiraman air keras tersebut dan menetapkan mereka sebagai tersangka.
Informasi ini disampaikan Komandan Pusat Polisi Militer TNI, Mayjen Yusri Nuryanto, dalam konferensi pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.
Pusat Polisi Militer TNI menegaskan bahwa proses penanganan kasus akan dilakukan melalui mekanisme peradilan militer, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI.
Yusri menekankan, langkah ini penting untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan tetap menghormati prosedur internal institusi.
Selamat menilai, keputusan TNI menangkap dan mengumumkan tersangka dengan cepat mencerminkan kesadaran baru untuk menghindari praktik defensif yang bisa menurunkan kepercayaan publik.
“Transparansi bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mutlak dalam demokrasi modern,” katanya.
Kasus ini juga membuka perbandingan dengan penanganan serupa di Polri. Salah satunya adalah kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, yang sempat menuai kritik karena proses pengungkapannya lambat dan belum sepenuhnya menyingkap aktor intelektual di balik kasus tersebut.
“Polri memiliki kapasitas teknologi yang sangat maju, mulai dari digital forensik hingga biometric, yang telah terbukti efektif dalam banyak pengungkapan kasus kriminal,” ungkap Selamat.
Namun, lanjutnya, ketika kasus menyentuh internal institusi, publik sering melihat adanya perbedaan standar.
Dalam konteks itu, transparansi menjadi ujian nyata integritas dan menegaskan pentingnya konsistensi serta keberanian untuk segera membuka fakta.
“Apakah hukum ditegakkan secara objektif, atau justru dikompromikan demi menjaga citra?” tandas Selamat.
Tinggalkan Balasan