Ilustrasi: Kementerian PU bersama Kemendagri dan BGN menyiapkan skema SPPG Plus untuk meningkatkan percepatan layanan MBG. (Foto: Jawa Pos)
Megapolitan.co – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai mengakselerasi pembangunan Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui model baru yang diberi nama SPPG Plus.
Skema ini dikembangkan bersama Badan Gizi Nasional (BGN) serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai upaya memperkuat koordinasi lintas lembaga demi penyediaan layanan gizi yang lebih aman, higienis, dan merata.
Kolaborasi tersebut ditegaskan lewat penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Kepala BGN Dadan Hindayana, Mendagri Tito Karnavian, dan Menteri PU Dody Hanggodo.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan penghargaan atas dukungan lintas kementerian dalam memperluas implementasi SPPG Plus.
Ia meyakini model dapur yang lebih terstandardisasi akan mempercepat pencapaian program Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Sementara Menteri PU Dody Hanggodo menekankan bahwa pengembangan SPPG Plus tidak hanya berfokus pada kapasitas layanan, tetapi juga standar infrastruktur dapur.
Setiap fasilitas diwajibkan memenuhi aspek sanitasi, keamanan struktur, serta perlindungan kebakaran dan bencana.
“Pembangunan SPPG Plus dirancang dengan standar higienis dan keselamatan tertinggi. Semua fasilitas dipastikan memenuhi syarat struktur bangunan, sanitasi, dan keamanan,” ujar Dody.
Standar tersebut dipayungi oleh Keputusan Menteri PU Nomor 628 Tahun 2025, yang menetapkan prototipe dapur MBG sebagai pedoman nasional.
Sebagai tahap awal, pemerintah telah menyelesaikan pembangunan tiga SPPG percontohan di Jambi, Banjar, dan Kebumen.
Survei terpadu antara BGN dan Kemendagri menemukan 1.314 titik potensial untuk pembangunan SPPG. 542 titik masuk dalam penanganan BGN di tiga provinsi besar, 264 titik menjadi tanggung jawab Kementerian PU, termasuk 11 dapur MBG di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
Pembangunan SPPG Plus di berbagai daerah diperkirakan mampu membuka peluang kerja baru, memperkuat pasokan pangan lokal, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar.
Arah pembangunan ini selaras dengan Visi Kebijakan PU 608 yang menargetkan:
Tinggalkan Balasan