Kebijakan tersebut turut memantik reaksi dari sebagian guru honorer yang menilai terdapat ketimpangan, lantaran pengangkatan PPPK di SPPG–SPPI dinilai tidak melalui seleksi terbuka sebagaimana sektor pendidikan.
Di tengah polemik pengangkatan PPPK, perhatian publik juga tertuju pada pengadaan seragam petugas SPPG–SPPI.
Sorotan muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyinggung besaran anggaran yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah.
BGN menyatakan tidak menutup diri terhadap evaluasi dan klarifikasi. Pengadaan seragam disebut sebagai bagian dari kebutuhan operasional yang berkaitan dengan identitas petugas, aspek higienitas, serta standar keamanan pangan.
“Kami membuka ruang evaluasi agar pengelolaan anggaran tetap transparan, akuntabel, dan bebas pemborosan,” kata Nanik.
BGN menekankan bahwa besaran anggaran tersebut harus dipahami dalam konteks skala nasional Program Makan Bergizi Gratis yang menjangkau jutaan penerima manfaat di berbagai daerah.
Pemerintah Klaim Fokus pada Fungsi Esensial
Pemerintah kembali menegaskan bahwa kebijakan PPPK di SPPG–SPPI tidak dimaksudkan untuk memperluas birokrasi, melainkan memastikan fungsi esensial program berjalan optimal.
Dengan struktur ASN yang dibatasi pada jabatan strategis dan dukungan relawan di lapangan, Program Makan Bergizi Gratis diharapkan tetap berjalan profesional, terukur, dan berkelanjutan.
Pemerintah berharap penjelasan ini dapat meredam polemik sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap tata kelola program gizi nasional yang tengah digulirkan.
Tinggalkan Balasan