Megapolitan.co – Program komunikasi digital yang dijalankan sejumlah DPRD provinsi kembali menuai kritik.
Setelah DPRD Banten lebih dulu menjadi perhatian alokasi anggaran podcast mencapai Rp2,3 miliar, kini DPRD Jawa Timur ikut disorot terkait besarnya dana yang digelontorkan untuk kegiatan serupa.
Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, membeberkan bahwa pada tahun anggaran 2025, DPRD Jawa Timur menganggarkan sekitar Rp35 miliar untuk 1.442 kegiatan podcast. Jika dihitung, setiap kegiatan menghabiskan dana hampir Rp24,8 juta.
“Angkanya sudah cukup besar untuk ukuran satu kegiatan podcast. Ini bukan sekadar produksi konten biasa,” ujar Uchok dalam keterangannya dikutip, Kamis (30/4/2026).
Memasuki 2026, anggaran tersebut memang mengalami penurunan menjadi Rp27 miliar dengan jumlah kegiatan 1.080.
Namun, Uchok menilai penurunan total anggaran itu tidak serta-merta mencerminkan efisiensi. Sebab, jika dirata-rata, biaya per kegiatan justru naik menjadi sekitar Rp25 juta.
“Secara total memang turun, tapi per unit kegiatan malah naik. Ini yang jadi pertanyaan: apakah ini benar efisiensi atau sekadar penyesuaian angka?” kritiknya.
Ia menegaskan, bahwa penggunaan anggaran negara untuk program komunikasi seperti podcast harus disertai transparansi yang memadai, baik dari sisi kualitas produksi maupun dampaknya bagi masyarakat.
Menurutnya, potensi pemborosan bisa terjadi jika hasil yang dicapai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“Dengan angka Rp25 juta per kegiatan, publik tentu berharap ada kualitas produksi tinggi dan jangkauan audiens yang luas. Kalau tidak, ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran,” tegasnya.
Uchok juga mempertanyakan efektivitas program tersebut dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat Jawa Timur.
“Apakah benar masyarakat mendapatkan manfaat informasi dari podcast ini, atau justru hanya menjadi kegiatan formalitas berbasis anggaran?” tambahnya.
Lebih lanjut, ia mendorong aparat penegak hukum untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran tersebut. Ia bahkan menyinggung peran Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan agar turut mencermati program ini.
“Kalau perlu, aparat hukum ikut menjadi narasumber dalam podcast tersebut, supaya mereka juga bisa melihat langsung bagaimana anggaran itu digunakan,” ujarnya.
Menurutnya, pengawasan dari pihak eksternal menjadi penting untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam pengelolaan anggaran publik.
Di sisi lain, tren pemanfaatan podcast oleh DPRD merupakan bagian dari upaya digitalisasi komunikasi publik, agar lebih dekat dengan masyarakat melalui platform yang mudah diakses.
Namun demikian, di tengah keterbatasan anggaran, program seperti ini tetap harus diuji dari sisi urgensi dan manfaatnya.
“Digitalisasi itu penting, tapi jangan sampai jadi alasan untuk menghabiskan anggaran tanpa ukuran yang jelas,” pungkas Uchok.
Tinggalkan Balasan