Megapolitan.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi lagi-lagi menuai kritik. Kali ini sorotan tertuju pada pembangunan tiga fasilitas olahraga, GOR Terpadu, Wisma Atlet, dan GOR basket, yang berada di belakang Stadion Patriot Candrabhaga, Kota Bekasi.
Proyek raksasa yang sudah menghabiskan anggaran hampir Rp150 miliar dari APBD, dan sebagian besar bersumber dari bantuan Provinsi Jawa Barat itu, justru dipenuhi persoalan mendasar yang tak kunjung dibenahi.
Pada APBD 2023, pondasi awal GOR Terpadu menelan Rp10 miliar, sementara tahun 2024 anggarannya melonjak menjadi Rp50 miliar.
Tahun 2025 kembali digelontorkan Rp65 miliar lebih untuk melanjutkan pembangunan yang sebelumnya dinilai gagal perencanaan dan dikerjakan tanpa standar keselamatan memadai.
Kondisi itu sempat viral karena pekerja terlihat bekerja tanpa costum safety. Lebih memprihatinkan, pola serupa kembali terlihat pada pembangunan GOR Basket, yang semestinya terintegrasi dalam paket GOR Terpadu.
Ketua Umum Forkim, Mulyadi mengatakan di lapangan, pekerja proyek senilai lebih dari Rp17 miliar itu terekam bekerja di ketinggian tanpa mengenakan costum safety.
“Praktik ini jelas mempertanyakan pengawasan dan komitmen keselamatan kontraktor maupun pemerintah daerah,” ujarnya, Senin (17/11/2025).
Sejauh ini bangunan Wisma Atlet dan GOR basket terpantau masih dalam tahap konstruksi. Material berserakan dan pengerjaan masih berlangsung di beberapa titik.
Proyek Wisma Atlet sendiri dikerjakan oleh PT Bona Jati Mutiara (BJM) dengan pagu anggaran Rp66 miliar. Sementara pemenang tender GOR Basket adalah PT Citra Karya Agung dengan nilai pagu Rp17 miliar lebih.
Pekerja Wisma Atlet saat ini terlihat memakai coverall. Sementara pekerja GOR basket yang masih beraktivitas di ketinggian, tanpa perlindungan sama sekali, sebuah pelanggaran fatal dalam standar keselamatan kerja.
“Padahal perlengkapan, seperti coverall, helm, sepatu keselamatan, rompi, sarung tangan, hingga harness adalah elemen dasar untuk melindungi pekerja dari potensi cedera, terutama di proyek konstruksi berskala besar,” jelas Mulyadi.
“Dengan total anggaran mendekati Rp150 miliar untuk tiga bangunan, publik wajar menuntut transparansi, akuntabilitas, serta standar keselamatan yang tidak dinegosiasikan,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan