“Anggaran penanganan bencana sangat cukup, tidak perlu alihkan dana MBG dari BGN. Kan bencana (anggarannya) sejauh ini sudah cukup. Sudah ada (anggarannya). Tak perlu memindahkan anggaran MBG (Makan Bergizi Gratis). Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan,” kata Purbaya, Rabu, 24 Desember 2025.
Pemerintah juga telah memasang “sabuk pengaman” fiskal dengan memanfaatkan dana sitaan Satgas PKH sebesar Rp6,6 triliun.
Dana ini disiapkan untuk menambal potensi defisit APBN, sehingga keberlanjutan MBG tidak akan terganggu oleh fluktuasi kebutuhan mendadak.
Fakta menarik justru terjadi di lapangan. Alih-alih menjadi beban, infrastruktur MBG malah menjadi tulang punggung logistik saat krisis.
Dapur-dapur satelit MBG terbukti adaptif dan langsung bertransformasi menjadi dapur umum bagi warga terdampak.
Tercatat di Sumatera Barat, 41 dapur MBG beroperasi penuh melayani kebutuhan darurat, sementara di Sumatera Utara terdapat 15 dapur yang aktif membantu korban banjir.
Fenomena ini membuktikan, bahwa program MBG memiliki fleksibilitas tinggi, tetap melayani gizi masyarakat tanpa harus kehilangan fungsi utamanya.
Bagi siswa sekolah, penyaluran MBG selama libur dilakukan dengan pendekatan situasional yang tidak kaku, namun tetap tersedia.
Langkah ini selaras dengan peringatan Kementerian Kesehatan bahwa masa emas pertumbuhan anak (golden age) adalah waktu yang krusial dan tidak bisa ditawar.
Pemerintah menutup perdebatan ini dengan pesan jelas: Krisis alam akan ditangani serius, namun masa depan gizi anak-anak Indonesia tidak akan dijadikan korban. MBG tetap berlanjut, dan bencana tertangani dengan dana yang mumpuni.
Related Posts:
Tinggalkan Balasan