Megapolitan.co – Gelontoran anggaran jumbo untuk pengadaan komputer di Kementerian Sosial (Kemensos) menuai kritik keras.
Center for Budget Analysis (CBA) menilai besarnya belanja tersebut perlu dibuka secara transparan agar tidak memicu kecurigaan publik di tengah tuntutan efisiensi anggaran negara.
Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyoroti total pengadaan komputer di Sekretariat Jenderal Kemensos sepanjang 2026 yang mencapai puluhan miliar rupiah, dengan salah satu paket terbesar menyentuh angka Rp84,9 miliar untuk ribuan unit komputer AIO.
Selain itu, terdapat pula sejumlah paket lain seperti pengadaan untuk sarana laboratorium, ketatausahaan, hingga perpustakaan dengan nilai miliaran rupiah.
Akumulasi belanja ini dinilai terlalu besar jika tidak diiringi keterbukaan perencanaan dan spesifikasi teknis yang jelas.
Dalam penelusuran CBA, salah satu titik krusial terletak pada perbedaan harga satuan komputer yang dinilai tidak konsisten.
Pada 2026, harga komputer AIO tercatat lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dari data tersebut, rata-rata harga Komputer PC AIO SR 1C sebesar Rp12.410.000 per unit, sedangkan harga Komputer AIO mencapai Rp18.075.000 per unit,” kata Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya, Senin (27/4/2026).
Perbandingan dengan pengadaan tahun 2025 menunjukkan adanya selisih harga yang cukup signifikan, memunculkan pertanyaan soal dasar penentuan anggaran tersebut.
“Artinya ada selisih harga sekitar Rp2,3 juta per unit. Ini yang harus diselidiki oleh KPK, karena berpotensi menimbulkan kerugian negara,” ujarnya.
CBA menegaskan, transparansi bukan sekadar formalitas, melainkan kunci untuk memastikan anggaran sosial benar-benar tepat sasaran. Karena itu, lembaga antirasuah didorong segera turun tangan.
“CBA meminta KPK segera memanggil Sekretariat Jenderal Kemensos dan juga Menteri Sosial Gus Ipul agar publik mendapatkan kejelasan,” tegasnya.
Desakan juga diarahkan kepada Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, agar memberikan penjelasan terbuka terkait urgensi dan mekanisme pengadaan tersebut.
CBA mengingatkan, tanpa pengawasan ketat, belanja besar di sektor pengadaan berisiko menjadi celah penyimpangan yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas.
“Jangan sampai anggaran sosial yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat justru bocor dalam proyek pengadaan barang,” tutup Uchok.
Tinggalkan Balasan