MEGAPOLITAN.CO – Koalisi Kawali Indonesia Lestari (KAWALI) menyiapkan Modul Safeguard Lingkungan Terpadu sebagai pedoman pelaksanaan program restorasi mangrove seluas 60 hektare di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Penyusunan modul tersebut dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang berlangsung pada 16–18 November 2026 di Hotel Grand Zuri, Tangerang Selatan.
Kegiatan ini bagian dari upaya memastikan restorasi mangrove berjalan dengan memerhatikan perlindungan lingkungan, keselamatan kerja, kepastian hukum, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.
Program restorasi tersebut juga diarahkan untuk mendukung komitmen Indonesia dalam mencapai target FOLU Net Sink 2030.
KAWALI menilai keberhasilan pemulihan ekosistem mangrove tidak cukup hanya diukur dari jumlah bibit yang ditanam.
Pelaksanaannya harus disertai standar perlindungan lingkungan dan sosial agar proses penanaman, pemeliharaan, hingga pemantauan dapat berjalan secara aman dan berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut, KAWALI menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya Tim Pengelola Proyek Norway’s Contribution (TPP-NC) 2030, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), serta Safeguard Project Management Unit for Norway’s Contribution (PMU-NC 2&3).
Perwakilan TPP-NC 2030 dari BPDLH menjelaskan pentingnya penerapan safeguard sebagai instrumen perlindungan lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan proyek.
Prinsip tersebut mencakup keberlanjutan, akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Penerapan safeguard juga harus dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. Dengan demikian, potensi risiko lingkungan maupun sosial dapat diketahui lebih awal dan ditangani melalui langkah mitigasi yang tepat.
Sementara itu, PMU-NC 2&3 memberikan pembekalan mengenai mekanisme pelaporan triwulanan (quarterly reporting) bagi Implementing Partner (IP).
Pembahasan mencakup tata cara penyusunan laporan, pemenuhan administrasi dan teknis, dokumentasi kegiatan, pelaporan capaian program, serta pemantauan penerapan safeguard.
Pembekalan ini diharapkan meningkatkan kemampuan mitra pelaksana dalam menyusun laporan secara tertib, tepat waktu, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
FGD tersebut juga menghadirkan empat narasumber dengan bidang keahlian berbeda. Mereka adalah Suryono, akademisi lingkungan, yang membahas ekologi pesisir dan teknik restorasi mangrove Alan Nur Rohman dari Yayasan AMP, yang menyampaikan materi keselamatan dan kesehatan kerja, pertolongan pertama, serta evakuasi medis dan Jurika Pratiwi, aktivis perempuan, yang membahas perlindungan sosial, kesetaraan gender, inklusi masyarakat, serta mekanisme pengaduan.
Adapun Muhnur Satyaprahabu, Tenaga Ahli Gakkum Kehutanan, yang dijadwalkan membahas aspek hukum, safeguard, dan akuntabilitas kelembagaan, berhalangan hadir karena tugas yang tidak dapat ditinggalkan.
Keempat perspektif tersebut menjadi dasar penyusunan standar pelaksanaan restorasi mangrove yang lebih menyeluruh dan dapat diterapkan langsung di lapangan.
Pedoman Penanaman di Dua Desa
Safeguard IP KAWALI, Antama Lasa Dea, mengatakan modul tersebut nantinya menjadi pedoman sekaligus standar pelaksanaan kegiatan restorasi mangrove di Kabupaten Pemalang, khususnya di Desa Pesantren dan Desa Mojo.
Modul ini rencananya akan digunakan sebagai standar pelaksanaan penanaman mangrove yang akan dilakukan Kawali di dua desa, yaitu Desa Pesantren dan Desa Mojo.
Dengan adanya modul ini, masyarakat yang terlibat dalam proyek dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari penanaman hingga monitoring lapangan, secara aman dan berkelanjutan.
“Untuk mengimplementasikan modul tersebut, nantinya akan dilaksanakan pembekalan materi dan pelatihan secara langsung kepada masyarakat di lokasi penanaman. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi peserta kegiatan, tetapi juga memiliki pengetahuan dan kapasitas untuk terlibat aktif dalam menjaga serta memantau keberhasilan restorasi mangrove,” ujar Antama, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Karena itu, peningkatan kapasitas warga perlu dilakukan bersamaan dengan upaya pemulihan ekosistem pesisir.
Empat Aspek Utama Perlindungan Lingkungan
Dalam penyusunan modul, KAWALI menetapkan empat klaster utama sebagai acuan pelaksanaan restorasi mangrove.
Pertama, perlindungan hukum dan akuntabilitas kelembagaan. Aspek ini meliputi kepatuhan terhadap peraturan kehutanan dan lingkungan hidup, perlindungan hak masyarakat, koordinasi antarlembaga, pencegahan konflik tenurial, hingga mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan.
Kedua, perlindungan ekologi dan teknik restorasi mangrove. Pembahasannya mencakup penilaian kesesuaian lokasi, kondisi hidrologi, pemilihan jenis mangrove, teknik penanaman, pemeliharaan, serta indikator keberhasilan berdasarkan kondisi ekologis kawasan.
Ketiga, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta Pertolongan Pertama Gawat Darurat Kegiatan Alam Bebas (PPGD-KAT). Standar ini diperlukan karena kegiatan di kawasan mangrove memiliki sejumlah risiko, mulai dari kondisi lahan berlumpur, pasang surut, arus perairan, cuaca ekstrem, hingga keterbatasan akses menuju fasilitas kesehatan.
Karena itu, modul akan memuat standar keselamatan, prosedur pertolongan pertama, dan langkah evakuasi medis untuk mengantisipasi keadaan darurat selama kegiatan berlangsung.
Keempat, perlindungan sosial, kesetaraan gender, dan pemberdayaan masyarakat. Klaster ini menekankan keterlibatan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen dalam kegiatan atau kelompok sasaran program, perlindungan kelompok rentan, pembagian manfaat secara adil, penguatan mata pencaharian, serta penyediaan saluran pengaduan yang aman, transparan, dan mudah diakses.
Dorong Ekonomi Masyarakat Berbasis Mangrove
Selain pemulihan ekosistem, program KAWALI juga diarahkan untuk membuka peluang ekonomi masyarakat pesisir melalui pemanfaatan potensi mangrove yang tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
Sejumlah kegiatan yang dapat dikembangkan antara lain pembibitan mangrove, pengolahan produk berbasis mangrove yang sesuai dan aman, kerajinan, ekowisata berbasis masyarakat, serta kegiatan ekonomi produktif lainnya.
KAWALI memandang keberhasilan restorasi tidak hanya ditentukan oleh luas lahan yang direhabilitasi atau jumlah bibit yang ditanam.
Pemulihan ekosistem secara alami, peningkatan kualitas lingkungan pesisir, serta manfaat sosial dan ekonomi bagi warga juga menjadi indikator penting.
“Melalui modul tersebut, masyarakat Desa Pesantren dan Desa Mojo diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, serta standar kerja yang memadai untuk menjalankan penanaman, pemeliharaan, dan pemantauan mangrove,” imbuh Antama.
Inisiatif ini diharapkan menjadi praktik baik restorasi ekosistem pesisir Pantai Utara Jawa dengan mengedepankan keberlanjutan, transparansi, akuntabilitas, keselamatan kerja, partisipasi masyarakat, dan keadilan sosial.
Bagi KAWALI, restorasi mangrove bukan sekadar menanam pohon, melainkan upaya memulihkan keseimbangan ekosistem, melindungi kehidupan masyarakat pesisir, sekaligus menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.






Tinggalkan Balasan