MEGAPOLITAN.CO – Krisis air bersih yang dialami warga Kampung Bibikem, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, memperlihatkan persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat di wilayah pedalaman.

Kondisi tersebut mencuat setelah video siswa SD YPPK Bibikem yang membawa dan menggunakan air keruh dari waduk untuk kebutuhan sehari-hari beredar di media sosial.

Peristiwa itu diberitakan detikcom, pada 13 November 2026. Guru sekolah, Stanislaus Tuba Ola, menjelaskan bahwa warga mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat musim kemarau berkepanjangan.

Persoalan tersebut juga berkaitan dengan tidak berfungsinya sumur bor yang sebelumnya pernah dimanfaatkan masyarakat.

Kapolsek Kimaam Ipda Sudarsono mengatakan sumur bor tersebut sebenarnya pernah menghasilkan air bersih.

Namun, fasilitas pompa tidak lagi berfungsi setelah panel surya yang digunakan untuk mengoperasikannya diduga dicuri.

“Sudah ada sumur bor dan airnya bagus tetapi mereka punya cara kelola atau perawatannya, yang tidak ada solar sel untuk mesin pompa dicuri sehingga tidak berfungsi,” kata Sudarsono.

Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dengan menyediakan fasilitas. Pengamanan aset, pemeliharaan, serta pengelolaan oleh masyarakat maupun pihak terkait juga menentukan keberlanjutan pemanfaatannya.

Pemprov Papua Selatan Janji Turun ke Lapangan

Merespons kondisi di Bibikem, Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyatakan akan menugaskan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memeriksa langsung kondisi masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan penanganan.

“Ya, nanti segera kita tugaskan dinas terkait untuk mengecek ke lapangan,” kata Apolo, sebagaimana diberitakan Bataspapua.com pada 12 November 2026.

Ia menjelaskan, karakteristik geografis Papua Selatan yang didominasi kawasan berlumpur menjadi tantangan dalam penyediaan air bersih. Sumber air permukaan seperti rawa dan sungai umumnya memiliki tingkat kekeruhan tinggi.

Pemerintah daerah juga membuka peluang meminta dukungan pemerintah pusat untuk membangun fasilitas pengolahan air dengan kapasitas lebih memadai.

Upaya penyediaan air bersih sebelumnya juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Selatan melalui sejumlah program di kampung lain.

Dalam kunjungan ke Kampung Ihalik, Distrik Kaptel, Kabupaten Merauke, pada 16 Mei 2026, Apolo menyatakan pemerintah provinsi akan membantu pembangunan sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, termasuk fasilitas kesehatan setempat.

Sementara itu, di Kampung Rawasari, Distrik Malind, Gubernur Apolo telah meninjau fasilitas sumur bor yang dibangun pemerintah pada 30 Juli 2026.

Tokoh masyarakat setempat menyampaikan bahwa air dari sumur tersebut jernih dan tidak asin. Namun, kebutuhan warga masih memerlukan tambahan titik sumur.

Kedua contoh tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menyediakan akses air bersih. Meski demikian, realisasi dan jangkauan layanan tetap harus dipastikan melalui pemantauan berkelanjutan.

Perluasan MBG di Papua Juga Menghadapi Tantangan

Di tengah persoalan kebutuhan dasar tersebut, perluasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua juga membutuhkan perhatian khusus agar anak-anak di wilayah pedalaman tidak tertinggal.

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 4 Oktober 2026 meluncurkan 13 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Provinsi Papua. Sebanyak 10 unit berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sedangkan tiga lainnya berada di wilayah non-3T.

Direktur Penyediaan dan Penyaluran BGN Wilayah II Nurjaeni menyebutkan bahwa secara keseluruhan terdapat 36 SPPG di wilayah Papua Raya yang dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan program.

Ia juga menyatakan pengawasan kelayakan SPPG akan diperketat, termasuk setelah muncul sejumlah kasus keracunan makanan.

BGN mencatat empat SPPG di Provinsi Papua telah ditutup permanen karena dinilai tidak layak beroperasi.

Dukungan terhadap pemerataan layanan MBG juga disampaikan Pemerintah Provinsi Papua Selatan.

Dalam peluncuran dua dapur SPPG di Merauke pada 2 Oktober 2026, Staf Ahli Gubernur Bidang Pengembangan Otonomi Khusus Papua Selatan, Soleman Jambormias, meminta agar pelayanan MBG diperluas hingga kampung-kampung yang sulit dijangkau.

“Anak-anak kita di kampung-kampung dan sekolah-sekolah yang berada jauh dari pusat kota masih sangat membutuhkan dukungan makanan bergizi,” kata Soleman.

Pemerintah daerah juga mengingatkan pengelola dapur untuk menjaga kualitas, kebersihan, keamanan, serta standar pengolahan makanan.

Dengan demikian, perluasan program tidak hanya mengejar peningkatan jumlah penerima manfaat, tetapi juga harus menjamin keselamatan anak-anak.

Gizi, Air Bersih, dan Kesehatan Harus Berjalan Bersamaan

Sorotan terhadap kondisi anak-anak di Bibikem sekaligus mengingatkan bahwa pemenuhan gizi tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan dasar lainnya.

Program MBG memang memiliki tujuan penting untuk meningkatkan kualitas gizi anak. Namun, penyediaan makanan bergizi perlu berjalan beriringan dengan pemenuhan akses air bersih, sanitasi, dan fasilitas kesehatan.

Air bersih menjadi kebutuhan mendasar bagi kehidupan sehari-hari, termasuk untuk menjaga kebersihan dan keamanan pangan. Karena itu, persoalan air keruh yang digunakan anak-anak di wilayah pedalaman tidak boleh berhenti sebagai perhatian setelah sebuah video viral.

Pemerintah perlu memastikan penanganan dilakukan secara konkret melalui pembangunan fasilitas yang sesuai dengan kondisi geografis, pemeliharaan infrastruktur, pengamanan aset, serta pengawasan terhadap keberlanjutan layanan.

Di sisi lain, pemerataan MBG juga harus memperhitungkan tantangan distribusi dan kondisi wilayah terpencil. Ketersediaan dapur SPPG saja tidak cukup jika pelayanan belum menjangkau anak-anak yang membutuhkan.

Keberhasilan pembangunan pada akhirnya tidak cukup diukur dari jumlah dapur yang dibangun, porsi makanan yang dibagikan, atau fasilitas air bersih yang diresmikan.

Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat benar-benar memperoleh manfaat secara berkelanjutan.

Dengan pengawasan dan evaluasi yang konsisten, program pemenuhan gizi dapat berjalan seiring dengan percepatan penyediaan air bersih dan fasilitas kesehatan. Anak-anak di Papua maupun wilayah lain berhak memperoleh makanan bergizi sekaligus lingkungan hidup yang sehat.

 

Megapolitandotco
Editor