MEGAPOLITAN.CO – Hary Saputra alias Wawa, oknum aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bangka Selatan, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan mobil Honda HR-V tahun 2015.

Penetapan tersebut dilakukan Satreskrim Polres Bangka Selatan setelah penyidik melakukan serangkaian penyidikan, gelar perkara, dan memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti.

Berdasarkan dokumen pemberitahuan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan tertanggal 11 November 2026, penetapan tersangka itu tercantum dalam surat Nomor B/1350/XI/RES.1.11./2026/Sat Reskrim.

Hary disangkakan melanggar Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai penggelapan dan Pasal 492 terkait penipuan.

Kasus ini dilaporkan Ari, warga Toboali, yang mengaku mengalami kerugian Rp130 juta setelah mobil Honda HR-V miliknya yang dipercayakan kepada Hary untuk dijual justru diduga digadaikan ke perusahaan leasing.

Penetapan tersangka tersebut menjadi perkembangan baru dalam perkara yang kini menunggu proses hukum lebih lanjut, termasuk penelusuran keberadaan kendaraan dan penyelesaian kerugian yang diklaim pelapor.

Mobil Dipercayakan untuk Dijual, BPKB Menyusul

Perkara ini berawal dari transaksi jual beli Honda HR-V tahun 2015 pada 2025. Ari mengaku membeli mobil tersebut dari Hary Saputra yang diketahui menjalankan usaha jual beli kendaraan.

Setelah menjadi pemilik mobil, Ari berencana menjualnya kembali. Ia kemudian meminta Hary menghubunginya apabila menemukan calon pembeli yang berminat.

Pada 9 Juli 2026, Hary menghubungi Ari dan mengabarkan telah mendapatkan calon pembeli yang bersedia membeli mobil tersebut seharga Rp165 juta.

Karena sudah saling mengenal dan memiliki hubungan transaksi sebelumnya, Ari kemudian mempercayakan kendaraan itu kepada Hary untuk proses penjualan.

Namun, ketika mobil diserahkan, BPKB belum ikut diberikan. Alasannya, dokumen kendaraan tersebut masih berada di Jakarta.

Hary kemudian menanyakan keberadaan BPKB dan menyampaikan keinginannya mengambil dokumen tersebut setelah Ari kembali.

“Dia (HS) ada bisnis jual beli mobil. Awalnya saya beli mobil ke dia. Setelah membeli mobil, saya berpesan kalau ada yang mau beli, saya jual,” ungkap Ari.

Beberapa minggu setelah penyerahan BPKB, Ari mengaku menerima uang Rp50 juta dari Hary. Jumlah tersebut belum sesuai dengan nilai transaksi yang sebelumnya disampaikan.

Persoalan semakin serius setelah Ari memperoleh informasi dari rekannya yang juga menjalankan usaha jual beli mobil di Pangkalpinang.

Dari informasi tersebut, Ari mengetahui bahwa Honda HR-V miliknya diduga tidak dijual kepada calon pembeli, melainkan dijadikan jaminan atau digadaikan ke perusahaan leasing.

Hary Disebut Mengakui Mobil Telah Digadaikan

Ari kemudian meminta penjelasan kepada Hary, termasuk menghubungi istri yang bersangkutan untuk memastikan informasi tersebut.

Menurut pengakuan Ari, Hary akhirnya membenarkan bahwa mobil tersebut telah digadaikan. Hary juga disebut menjanjikan penyelesaian sisa pembayaran pada Februari 2026 dengan alasan masih menunggu rumah miliknya terjual.

“Saya taunya malah dari kawan yang usaha jual beli mobil juga di Pangkalpinang. Kata dia mobil kamu itu digadai, suratnya di leasing. Langsung saya hubungi Hary, termasuk istrinya. Dia akhirnya mengakui benar seperti itu dan berjanji Februari 2026 akan melunasi sisanya, menunggu rumahnya laku,” jelas Ari.

Namun, berdasarkan keterangan pelapor, janji pembayaran tersebut tidak terealisasi hingga waktu yang dijanjikan.

Ari merasa dirugikan karena kendaraan yang awalnya dipercayakan untuk dijual justru diduga dialihkan menjadi jaminan kepada perusahaan pembiayaan.

Persoalan itu kemudian dilaporkan ke Polres Bangka Selatan untuk diproses secara hukum.

Pelapor Hitung Kerugian Mencapai Rp130 Juta

Ari menyebut nilai Honda HR-V tersebut mencapai Rp165 juta. Selain nilai kendaraan, ia juga memperhitungkan utang Hary sebesar Rp15 juta sebagai bagian dari kewajiban yang harus diselesaikan.

Dengan demikian, total kewajiban yang diperhitungkan Ari mencapai Rp180 juta. Sementara itu, uang yang telah diterimanya baru Rp50 juta.

Berdasarkan perhitungan tersebut, Ari mengklaim masih mengalami kerugian Rp130 juta.

“Mobil itu laku Rp165 juta, tapi Hary Saputra ada utang Rp15 juta. Jadi total Rp180 juta. Yang baru diberikan Rp50 juta. Jadi total kerugian saya Rp130 juta,” kata Ari.

Nilai kerugian tersebut menjadi salah satu persoalan yang perlu ditelusuri dalam proses hukum. Penyidik juga perlu mengungkap keberadaan Honda HR-V tahun 2015 tersebut.

Belum diketahui secara pasti apakah kendaraan itu masih berada di perusahaan leasing, telah dialihkan kepada pihak lain, atau masih dikuasai pihak tertentu. Hal tersebut membutuhkan pembuktian lebih lanjut melalui penyidikan.

Status ASN Ikut Menjadi Perhatian

Penetapan Hary Saputra sebagai tersangka turut menjadi perhatian karena yang bersangkutan diketahui berstatus ASN di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bangka Selatan.

Status sebagai aparatur sipil negara tidak menghilangkan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya apabila terbukti melakukan tindak pidana.

Meski demikian, proses hukum terhadap Hary tetap harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah. Penetapan tersangka bukan merupakan putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah.

Pembuktian atas dugaan penipuan dan penggelapan tersebut tetap harus dilakukan melalui mekanisme peradilan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah penetapan tersangka pada 11 November 2026, perhatian kini tertuju pada langkah lanjutan Satreskrim Polres Bangka Selatan dan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Bangka Selatan.

Penyidik diharapkan dapat mengungkap secara terang dugaan pengalihan kendaraan, memastikan keberadaan mobil, serta menelusuri penyelesaian kerugian yang diklaim pelapor mencapai Rp130 juta.

 

Megapolitandotco
Editor