MEGAPOLITAN.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya menertibkan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi tidak sesuai ketentuan.

Salah satu langkah yang telah disampaikan pemerintah adalah penguasaan kembali 3,1 juta hektare lahan sawit dari total 3,7 juta hektare yang terverifikasi melanggar aturan.

“Yang sudah jelas, kita verifikasi melanggar aturan adalah 3,7 juta hektare dan dari 3,7 juta hektare, 3,1 juta (hektare) sudah dikuasai kembali,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR, 15 Agustus 2025.

Pernyataan tersebut tercantum dalam naskah pidato kenegaraan yang dipublikasikan ANTARA dan pemberitaan BPKP.

Penertiban itu merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan melalui Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Kebijakan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk mengambil kembali penguasaan kawasan yang digunakan tidak sesuai ketentuan, termasuk perkebunan sawit yang berada di kawasan hutan.

Meski demikian, angka penguasaan kembali lahan perlu dibaca secara proporsional. Penertiban administratif dan pengambilalihan lahan tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan legalitas, kerusakan lingkungan, konflik agraria, maupun pemulihan kawasan.

Hashim Bantah Prabowo Memiliki Lahan Sawit

Isu perkebunan sawit juga berkaitan dengan tudingan mengenai kepemilikan lahan oleh Presiden Prabowo.

Pada 22 Desember 2025, Hashim Djojohadikusumo secara terbuka membantah tudingan tersebut dalam acara Perayaan Natal Gereja-Gereja Sumatera Utara di Jakarta.

“Prabowo tidak punya lahan sawit satu hektare pun di bumi Indonesia,” ujar Hashim, dikutip ANTARA.

Ia juga menyebut pihak yang menyebarkan tudingan tersebut sebagai pihak yang merusak lingkungan.

Namun, pernyataan tersebut merupakan bantahan dari pihak keluarga Presiden dan bukan pengganti verifikasi independen.

Pembuktian mengenai kepemilikan lahan tetap membutuhkan pemeriksaan dokumen pertanahan, data perusahaan, serta informasi kepemilikan manfaat atau beneficial ownership yang relevan.

Industri Sawit Berkontribusi terhadap Perekonomian

Di luar polemik politik dan kepemilikan lahan, industri kelapa sawit memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan bagi Indonesia.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui keterangan Menteri Koordinator Airlangga Hartarto menyebut subsektor perkebunan menyumbang 5,15 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada Triwulan III 2026. Kelapa sawit menjadi komoditas penyumbang terbesar.

Nilai ekspor sawit Indonesia selama Januari hingga Oktober 2026 mencapai US$28,84 miliar. Angka tersebut meningkat 60 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, volume ekspor mencapai 23,8 juta ton atau mengalami kenaikan 6 persen.

Airlangga menegaskan pengembangan industri sawit tidak hanya berkaitan dengan perdagangan dan penerimaan devisa. Pemerintah juga mendorong agar pertumbuhan industri tersebut memberikan manfaat kepada pekebun rakyat.

Dalam keterangannya pada pembukaan Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) ke-22 dan 2027 Price Outlook di Bali, ia menyatakan, “Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas tanpa harus memperluas areal perkebunan.”

Pernyataan tersebut merujuk pada dukungan pemerintah melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana, beasiswa pendidikan, pelatihan teknis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia perkebunan.

Melalui program tersebut, peningkatan produktivitas diharapkan dapat dilakukan tanpa harus terus memperluas areal perkebunan.

Pemerintah Kembangkan Sistem Ketertelusuran Sawit

Kontribusi ekonomi industri sawit tetap harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan dan kepastian hukum.

Industri ini tidak dapat dilepaskan dari persoalan deforestasi, kebakaran hutan dan lahan, konflik penguasaan tanah, serta dampaknya terhadap masyarakat di sekitar perkebunan.

Karena itu, besarnya nilai ekspor dan kontribusi terhadap PDB tidak dapat dijadikan alasan untuk membenarkan praktik perkebunan ilegal.

Sebaliknya, penegakan hukum dan pengawasan lingkungan harus menjadi bagian dari tata kelola industri. Dengan begitu, manfaat ekonomi tidak hanya dinikmati kelompok usaha tertentu, tetapi juga dirasakan petani, pekerja, masyarakat lokal, dan negara.

Salah satu upaya memperkuat pengawasan tersebut dilakukan melalui pengembangan Sistem Informasi Indonesian Sustainable Palm Oil (SI-ISPO).

Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan data sertifikasi perkebunan dan informasi rantai pasok. Dengan mekanisme tersebut, asal produk sawit diharapkan dapat ditelusuri mulai dari kebun hingga proses ekspor.

ANTARA, pada 13 November 2026, melaporkan pemerintah sedang merampungkan pengembangan sistem tersebut.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menjelaskan bahwa pengembangan SI-ISPO menggunakan persyaratan Regulasi Antideforestasi Uni Eropa (EUDR) sebagai salah satu acuan.

“Sistem tersebut hampir final, bila sertifikasi ISPO sudah diperoleh, berarti produk sawit tersebut berasal dari lahan yang ‘clear and clean’, dapat ditelusuri, dan diproduksi secara berkelanjutan,” ucap Dida.

Pengembangan sistem tersebut memperlihatkan pentingnya ketertelusuran sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas industri sawit.

Namun, keberhasilan SI-ISPO nantinya tidak cukup hanya diukur dari penyelesaian pembangunan sistem.

Implementasinya perlu diuji melalui kelengkapan data, ketepatan verifikasi, konsistensi sertifikasi, serta kemampuan sistem mengidentifikasi produk yang berasal dari lahan bermasalah.

Dengan demikian, kebijakan pemerintah dalam mengelola industri sawit perlu dinilai melalui hasil penertiban kawasan hutan, transparansi kepemilikan lahan, perlindungan lingkungan, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Penguatan tata kelola menjadi penting agar industri sawit tetap memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional tanpa mengabaikan kepastian hukum dan keberlanjutan lingkungan.

 

 

Megapolitandotco
Editor