MEGAPOLITAN.CO – Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Mandiri dan Bank Syariah Indonesia (BSI) diduga tidak tepat sasaran.

Center for Budget Analysis (CBA) menemukan ribuan rekening penerima fasilitas kredit bersubsidi tersebut diduga terdaftar atas nama aparatur negara, mulai dari ASN, anggota TNI hingga Polri.

Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi, menyebut hasil penelusuran lembaganya menunjukkan adanya potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp16.395.066.069 atau sekitar Rp16,3 miliar akibat pembayaran subsidi KUR kepada debitur yang diduga tidak memenuhi persyaratan.

Dari hasil penelusuran tersebut, BSI diduga menyalurkan KUR kepada 335 debitur yang berstatus ASN, TNI, dan Polri. Nilai subsidi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dari penyaluran itu mencapai Rp868.541.859.

Dugaan serupa ditemukan di Bank Mandiri dengan jumlah yang lebih besar. Sebanyak 2.999 rekening debitur yang diduga berstatus ASN tercatat menerima fasilitas KUR.

Potensi kerugian negara dari subsidi yang dibayarkan untuk penyaluran tersebut mencapai Rp15.526.524.210 atau sekitar Rp15,5 miliar.

Besarnya jumlah rekening yang terindikasi menerima KUR tersebut menjadi perhatian CBA. Uchok bahkan menyindir temuan ribuan ASN di Bank Mandiri yang dinilainya tidak wajar jika hanya dianggap sebagai kesalahan pencatatan.

“Angka 2.999 ASN itu bukan salah ketik dan bukan salah input. Jumlahnya sudah seperti satu batalyon yang kompak mengajukan KUR bersama-sama. Jangan-jangan mereka punya grup WhatsApp bernama ‘KUR Berjamaah’,” sindir Uchok dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Uchok mengingatkan bahwa KUR merupakan program pemerintah untuk memberikan akses pembiayaan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang produktif serta layak mendapatkan kredit. Program tersebut bertujuan membantu pengembangan usaha dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM.

Namun, dugaan masuknya aparatur negara sebagai penerima fasilitas KUR memunculkan pertanyaan mengenai ketepatan proses seleksi dan verifikasi yang dilakukan bank penyalur.

“Syaratnya sudah sangat jelas. KUR itu untuk UMKM, bukan untuk pihak yang setiap bulan sudah menerima gaji tetap, tunjangan, THR, gaji ke-13, hingga jaminan pensiun dari negara,” tegasnya.

CBA juga menyoroti kemungkinan pihak bank berdalih tidak memiliki akses ke database kepegawaian pemerintah untuk memastikan status pekerjaan calon penerima KUR.

Menurut Uchok, alasan tersebut tidak boleh menjadi pembenaran atas dugaan penyimpangan penyaluran kredit bersubsidi. Ia meminta Kejaksaan Agung turun tangan memeriksa persoalan tersebut, termasuk menelusuri proses pemberian kredit di kedua bank.

“Meskipun Bank Mandiri dan BSI nantinya berdalih tidak memiliki akses terhadap database ASN sehingga tidak mengetahui status pekerjaan calon debitur, kasus ini tetap harus diselidiki secara tuntas oleh Kejaksaan Agung,” ujar Uchok.

CBA menilai dugaan penyaluran KUR kepada ribuan rekening aparatur negara tidak bisa dipandang sebagai persoalan administrasi semata. Jumlah penerima dan besarnya nilai subsidi yang terlibat perlu menjadi dasar pemeriksaan lebih mendalam terhadap sistem pengawasan serta tata kelola penyaluran KUR.

Uchok menegaskan, dugaan tersebut mengindikasikan adanya persoalan dalam pengelolaan program pembiayaan bersubsidi yang berpotensi membebani keuangan negara hingga belasan miliar rupiah.

 

Megapolitandotco
Editor