MEGAPOLITAN.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan efisiensi dan pengembalian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kas negara yang diklaim mencapai Rp44 triliun hingga 29 Oktober 2026.
Langkah tersebut menjadi bagian dari pengendalian belanja program yang menggunakan anggaran negara.
Di tengah perhatian publik terhadap pembiayaan MBG, pemerintah juga dituntut memastikan penggunaan dana berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perbincangan mengenai anggaran MBG turut muncul setelah beredar unggahan media sosial bertuliskan “POV Pembagian Uang Pajak Rakyat Miskin”.
Narasi tersebut menyindir penggunaan uang negara untuk membiayai program MBG. Namun, sumber pendanaan program perlu dilihat berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan negara yang berlaku.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis, pendanaan pelaksanaan MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Sementara itu, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta penyiapan sarana dan prasarana dapat menggunakan APBN, APBD, dan/atau pendanaan lain hasil kerja sama BGN sesuai ketentuan.
APBN sendiri memiliki sumber penerimaan yang beragam, termasuk penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Karena itu, menyebut seluruh pembiayaan MBG semata-mata berasal dari uang pajak masyarakat miskin merupakan penyederhanaan yang tidak menggambarkan keseluruhan mekanisme keuangan negara.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, klaim efisiensi Rp44 triliun berasal dari beberapa komponen penghematan dan penyesuaian anggaran.
Komponen terbesar berasal dari penyesuaian alokasi anggaran sebesar Rp38 triliun. Selain itu, terdapat efisiensi insentif yayasan sekitar Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun serta penghematan biaya operasional dapur sekitar Rp3 triliun.
BGN juga melaporkan pengembalian dana dari rekening SPPG bermasalah dan tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Secara lebih rinci, BGN menyebut pengembalian Rp311,25 miliar dari 414 rekening SPPG bermasalah atau fiktif. Selain itu, terdapat pengembalian Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut temuan BPK.
Rincian tersebut merupakan laporan pemerintah yang tetap perlu dikawal melalui mekanisme audit dan keterbukaan informasi agar penggunaan anggaran dapat diperiksa publik.
Insentif Yayasan dan Operasional Dapur Dibatasi
Selain penyesuaian alokasi, BGN melakukan perubahan skema pembiayaan untuk mengendalikan pengeluaran operasional program.
Salah satunya dengan menetapkan batas maksimal dana operasional dapur sebesar Rp3.000 per penerima manfaat.
BGN juga menyesuaikan skema insentif mitra yayasan. Jika sebelumnya diberikan secara tetap sebesar Rp6 juta, kini insentif diubah menjadi Rp2.000 per ompreng berdasarkan kebijakan yang diumumkan BGN.
Penyesuaian tersebut dimaksudkan untuk menekan potensi pemborosan sekaligus membuat pengeluaran operasional lebih terukur.
Namun, penghematan anggaran tidak boleh mengurangi kualitas makanan maupun pemenuhan kebutuhan gizi penerima manfaat.
Efisiensi Harus Sejalan dengan Kualitas Layanan
Pengelolaan anggaran MBG tidak hanya berkaitan dengan besarnya dana yang dapat dihemat, tetapi juga bagaimana anggaran tersebut menghasilkan layanan yang aman dan memenuhi standar gizi.
Dugaan keracunan yang dialami belasan siswa SDN Karangrejo 02 di Kabupaten Blitar menjadi salah satu pengingat bahwa pengawasan pelaksanaan program harus berjalan beriringan dengan pengendalian belanja.
Dalam kasus tersebut, 15 siswa dilaporkan mengalami mual, muntah, dan pusing setelah menyantap menu MBG pada Jumat, 13 November 2026.
Sampel makanan telah diamankan untuk pemeriksaan laboratorium, sementara operasional SPPG Sidodadi 2 dihentikan sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan.
Penyebab keluhan kesehatan tersebut belum dapat dipastikan sebelum hasil laboratorium keluar. Karena itu, kasus di Blitar perlu ditangani berdasarkan hasil pemeriksaan dan tidak bisa langsung dijadikan kesimpulan bahwa seluruh program MBG bermasalah.
Di sisi lain, pemerintah tetap perlu memastikan efisiensi anggaran berjalan tanpa mengorbankan keamanan pangan, kualitas gizi, serta kelayakan fasilitas penyedia makanan.
Transparansi mengenai sumber pembiayaan, rincian penghematan, pengembalian dana, dan hasil audit juga menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat.
Keberhasilan MBG pada akhirnya tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang berhasil dihemat atau jumlah penerima manfaat yang dijangkau.
Kualitas makanan, keamanan konsumsi, pemenuhan gizi, serta pertanggungjawaban penggunaan uang negara harus menjadi ukuran utama keberhasilan program tersebut.
Tinggalkan Balasan