UNDP menilai situasi ini menunjukkan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi jangka pendek dan daya dukung lingkungan.
Ketika fungsi hutan melemah, kemampuan wilayah menahan limpasan air hujan ikut menurun, sehingga banjir bandang menjadi ancaman berulang.
PBB menegaskan, banjir bandang di Aceh Tengah tidak bisa dipandang sebagai peristiwa alam yang berdiri sendiri.
Interaksi antara perubahan iklim, ekspansi kebun, dan lemahnya pengendalian tata ruang menciptakan kondisi yang memicu bencana secara berulang.
Karena itu, fokus publik yang hanya tertuju pada penanganan korban dan pengungsi dinilai berisiko mengaburkan persoalan struktural.
Tanpa pemulihan fungsi ekologis hutan, wilayah hulu tetap menjadi titik rawan yang sewaktu-waktu dapat memicu bencana di hilir.
UNDP mendorong pendekatan yang lebih seimbang antara keberlanjutan ekonomi kopi dan perlindungan lingkungan.
Rehabilitasi hutan, peningkatan produktivitas di lahan legal, serta pengembangan praktik pertanian berkelanjutan dipandang sebagai solusi untuk menekan laju perambahan.
Kolaborasi lintas sektor, pemerintah, pelaku usaha kopi, dan masyarakat lokal, dinilai menjadi kunci. PBB mengingatkan, tanpa langkah korektif yang tegas dan konsisten, Aceh Tengah berpotensi terus terjebak dalam siklus bencana yang menggerus keselamatan warga sekaligus masa depan ekonomi daerah.
Tinggalkan Balasan