Megapolitan.co – Banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera tak hanya menyisakan kerusakan dan penderitaan warga.
Di balik tragedi tersebut, muncul kekhawatiran bahwa bencana kembali dimanfaatkan sebagai panggung perang narasi oleh aktor-aktor lama yang pernah terseret kontroversi lingkungan dan korporasi.
Sejumlah pengamat menilai, arus pemberitaan dan opini publik belakangan ini menunjukkan pola sistematis: bencana digeser dari persoalan ekologis menjadi komoditas politik dan komunikasi.
Nama Ary Bakrie dan Marcella Santoso kembali mencuat setelah dugaan mobilisasi jaringan media dan buzzer dalam kampanye bertajuk “Indonesia Gelap”, yang kini dinilai merambah ke isu kebencanaan.
Pola ini dianggap bukan hal baru. Publik diingatkan pada praktik serupa yang pernah muncul pada kasus-kasus besar sebelumnya, ketika krisis lingkungan dibingkai sebagai musibah alam semata, tanpa menyentuh akar persoalan berupa perusakan hutan dan pembukaan lahan secara masif.
Sejarah mencatat, karhutla 2015 menjadi salah satu tragedi ekologis terbesar di Indonesia. Jutaan hektare lahan terbakar, kabut asap melumpuhkan aktivitas masyarakat, dan dampak kesehatan meluas lintas provinsi.
Data BNPB kala itu menunjukkan hampir seluruh kejadian karhutla dipicu pembakaran disengaja untuk kepentingan perkebunan.
Namun, alih-alih menjadi pintu masuk penegakan hukum besar-besaran, polemik penetapan status bencana nasional justru menyisakan ruang abu-abu bagi pertanggungjawaban korporasi.
Kini, ketika banjir bandang kembali terjadi di Sumatera, kekhawatiran serupa muncul. Deforestasi dan alih fungsi lahan disebut sebagai faktor penting yang kerap dihindari dalam narasi utama pemberitaan.
Di tengah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sebagian kalangan menilai ada upaya menghidupkan kembali strategi lama: mengalihkan sorotan publik dari kejahatan lingkungan yang belum tuntas, menuju perdebatan opini dan konflik narasi.
Tinggalkan Balasan