MEGAPOLITAN.CO – Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk memastikan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi standar keamanan pangan.
Langkah pengawasan tersebut menjadi perhatian di tengah munculnya berbagai laporan masyarakat mengenai dugaan makanan tidak layak konsumsi, termasuk dokumentasi dugaan temuan kecoa dalam makanan MBG yang beredar di media sosial pada 12 November 2026.
Meski demikian, dokumentasi tersebut masih perlu diverifikasi untuk memastikan lokasi kejadian, asal distribusi, serta SPPG yang bertanggung jawab.
Dalam siaran pers, pada 23 September 2026, BGN menyatakan melakukan evaluasi secara berkala terhadap operasional SPPG.
Penyedia yang tidak memenuhi ketentuan dapat dikenai penghentian operasional sementara atau suspend sebagai langkah korektif dan pencegahan.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, mengungkapkan bahwa tindakan penghentian sementara dilakukan berdasarkan hasil pemantauan dan tingkat pelanggaran.
“Itu hampir rata-rata 20 sampai 30 SPPG,” kata Ketut ketika menjelaskan jumlah SPPG yang dikenai suspend setiap hari.
Setiap Aduan Masyarakat Diverifikasi
BGN juga menegaskan bahwa laporan masyarakat menjadi salah satu sumber informasi dalam pengawasan pelaksanaan MBG.
Setiap aduan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum ditentukan langkah penanganannya.
Ketut mengatakan, “Setiap aduan yang masuk akan diverifikasi terlebih dahulu.”
Apabila ditemukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti, BGN dapat mengambil tindakan sesuai tingkat permasalahan, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG.
Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat BGN, Khairul Hidayati, menegaskan pentingnya penerapan regulasi hingga tingkat pelayanan.
Menurutnya, standar operasional harus mencakup pembagian tanggung jawab, pengawasan, serta prosedur pengendalian risiko.
“Penerapan regulasi juga mencakup penjaminan gizi dan keamanan pangan,” demikian penjelasan Hida dalam siaran pers BGN, 16 September 2026.
BGN juga mengatur langkah pengendalian apabila ditemukan makanan yang dicurigai tidak aman.
Dalam ketentuan yang dijelaskan melalui siaran pers tersebut, makanan harus ditahan dan pembagian dihentikan, kemudian dilaporkan sesuai prosedur.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan keselamatan penerima manfaat tetap menjadi prioritas sebelum makanan dikonsumsi.
Masyarakat Bisa Melapor Melalui SAGI 127
Untuk memperkuat pengawasan partisipatif, BGN menyediakan layanan Sahabat Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) melalui nomor 127 yang beroperasi selama 24 jam.
Masyarakat, termasuk orang tua siswa, sekolah, dan penerima manfaat, dapat menggunakan kanal tersebut untuk menyampaikan laporan, masukan, maupun permintaan klarifikasi terkait pelaksanaan MBG.
Khairul Hidayati mengimbau masyarakat memanfaatkan saluran pengaduan resmi tersebut.
“Transparansi adalah kunci menjaga kepercayaan publik. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga memiliki ruang untuk mengawasi dan berpartisipasi aktif,” ujarnya.
Dengan adanya mekanisme pengaduan tersebut, masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawasi kualitas makanan yang diterima.
Apabila menemukan dugaan kontaminasi, makanan tidak layak konsumsi, atau persoalan kebersihan, pelapor sebaiknya menyertakan dokumentasi, waktu kejadian, lokasi penerimaan, dan informasi asal distribusi agar pemeriksaan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Pengawasan dan Evaluasi Harus Konsisten
Pengawasan terhadap pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pengelola SPPG, pemerintah, BGN, sekolah, hingga masyarakat sebagai penerima manfaat.
SPPG yang terbukti tidak memenuhi standar perlu dikenai tindakan tegas sesuai tingkat pelanggarannya. Sebaliknya, penyedia yang memenuhi ketentuan harus tetap menjalankan pelayanan sesuai prosedur.
Melalui pengawasan yang efektif, keterbukaan informasi, serta partisipasi masyarakat, kualitas pelaksanaan MBG dapat terus dievaluasi dan diperbaiki.
Dengan demikian, program pemerintah untuk meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat dapat berjalan sesuai tujuan, sekaligus memastikan keamanan pangan tetap menjadi prioritas utama.
Tinggalkan Balasan