MEGAPOLITAN.CO – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) menjalin tujuh kerja sama baru dengan BPJS Kesehatan untuk memperkuat dukungan layanan perbankan dalam penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Kesepakatan tersebut dituangkan dalam tujuh Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani di Grha BNI, Jakarta, Senin, 16 November 2026.
Penandatanganan dilakukan Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan bersama Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito.
Putrama mengatakan, kolaborasi ini menjadi salah satu langkah BNI untuk memperbesar kontribusi industri perbankan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya melalui dukungan terhadap akses pelayanan kesehatan.
“Hari ini kita tidak sekadar mempertemukan dua institusi, tetapi menyatukan kekuatan layanan keuangan dan layanan kesehatan untuk satu tujuan luhur, menyejahterakan dan menyehatkan rakyat Indonesia,” ujar Putrama, dikutip Selasa (17/11/2026).
Melalui tujuh kesepakatan tersebut, BNI akan mendukung sejumlah kebutuhan keuangan BPJS Kesehatan. Kerja sama mencakup pengelolaan penerimaan iuran JKN, pembayaran melalui fasilitas autodebit, payment point online bank, pengelolaan dana hingga berbagai transaksi keuangan.
BNI juga memperluas alternatif pembayaran iuran bagi peserta JKN. Dengan tersedianya fasilitas autodebit dan beragam kanal transaksi, peserta diharapkan dapat menunaikan kewajiban pembayaran secara lebih mudah.
Kemudahan tersebut sekaligus ditujukan untuk menjaga kelancaran penerimaan iuran sebagai salah satu komponen pendukung keberlangsungan program JKN.
Untuk menjangkau masyarakat lebih luas, BNI mengandalkan jaringan kantor cabang, layanan perbankan digital, serta Agen46.
Infrastruktur layanan tersebut tersebar di berbagai wilayah dan dapat dimanfaatkan masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas perbankan.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menyampaikan, kerja sama ini merupakan pengembangan hubungan kemitraan yang telah terjalin antara kedua institusi.
Menurutnya, dukungan perbankan tidak hanya diperlukan untuk transaksi pembayaran, tetapi juga untuk memperkuat sistem operasional JKN secara menyeluruh.
“Penguatan kerja sama ini bukan hanya tentang pengembangan layanan perbankan, tetapi juga bagaimana membangun ekosistem pendukung yang mampu memperkuat penyelenggaraan Program JKN. Kami berharap kolaborasi dan sinergi ke depan semakin kuat, terutama dalam proses pengelolaan keuangan, pembayaran klaim, serta dukungan pengelolaan investasi BPJS Kesehatan,” ujar Pujo.
Ia menjelaskan, pengelolaan Program JKN dengan jumlah peserta yang sangat besar membutuhkan dukungan infrastruktur keuangan yang memadai. Hingga saat ini, cakupan kepesertaan JKN telah mencapai hampir 284 juta jiwa.
Besarnya jumlah peserta tersebut membuat pengelolaan keuangan dan penyaluran pembayaran kepada fasilitas kesehatan memerlukan sistem perbankan yang andal agar proses transaksi dapat berjalan optimal.
“Penyelenggaraan Program JKN membutuhkan dukungan layanan perbankan yang berkualitas. Dengan cakupan kepesertaan yang telah mencapai hampir 284 juta jiwa, pengelolaan keuangan dan pembayaran kepada fasilitas kesehatan membutuhkan dukungan sistem perbankan yang optimal,” kata Pujo.
Kemitraan kedua institusi ini juga mendukung agenda transformasi BUMN yang berada di bawah koordinasi Danantara Indonesia.
Arah kebijakan tersebut mendorong peningkatan sinergi serta pemanfaatan kapasitas masing-masing perusahaan untuk menghasilkan layanan yang lebih optimal.
BNI berharap keterlibatan dalam ekosistem JKN dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan publik sekaligus menciptakan proses pengelolaan program yang lebih efisien.
Dengan mengusung semangat Melayani Sepenuh Hati dan nilai Swadharma Bhakti Nagara, BNI menyatakan akan terus membangun kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan. Upaya tersebut diarahkan untuk memperkuat efektivitas layanan publik dan memperluas manfaat bagi masyarakat.






Tinggalkan Balasan